PKB Akui Koalisi Besar Sangat Rumit Dibangun, Terutama soal Capres-Cawapres
Dia menyebut, kesulitan itu akan ditemukan saat menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku, jika koalisi besar yang akan dibentuk dari penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih terlihat sulit.
Dia menyebut, kesulitan itu akan ditemukan saat menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
"Dari realitas yang ada faktanya tiap-tiap koalisi yang ada ini belum mampu untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya baik koalisi kebangsaan Indonesia raya, KIB, koalisi perubahan, jadi kerumitannya ada di situ," kata Jazilul, kepada wartawan, Senin (3/4).
"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya, orang kami berdua aja (Gerindra-PKB) aja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," sambungnya.
Kendati demikian, dia menyebut, pihaknya tetap akan menjalankan keputusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jika ingin membentuk koalisi besar. Namun, Jazilul melihat koalisi besar ini baru sebatas pembahasan antar ketua umum parpol.
Terlebih, PKB harus mendapatkan persetujuan dari para kiai dan ulama terkait pembentukan koali besar tersebut. Sehimgga, menurutnya masih panjang tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membangun koalisi besar.
"Menurut saya masih ada langkah-langkah, masih banyak tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu jadi," imbuh Jazilul.
Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai pendukung pemerintah membuka peluang terbentuknya koalisi besar. Antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) Gerindra-PKB, bersatu.
Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Pertemuan digelar di tengah Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4).
Sementara itu tidak hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah mengundang kedua tokoh. Tetapi berhalangan hadir.
"Bu Megawati dan Bang Surya Paloh ke luar negeri," ujar Zulkifli usai pertemuan.
Jokowi menilai cocok kalau KIB dan KIR bergabung menjadi koalisi besar. Tetapi, ia tidak ingin memutuskan sendiri dan menyerahkan kepada para ketua umum partai untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak.
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)