PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12).
- PKS Jakarta Bicara Plus Minus Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
- Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan
- Prabowo Ajak Ketum Parpol Ubah Sistem Kepala Daerah jadi Dipilih DPRD: Bisa Kita Putuskan Malam Ini?
Dia menuturkan ide Presiden Prabowo untuk perbaikan sistem politik di Tanah Air sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang mengusulkan pula perbaikan sistem politik.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Salah satunya, kata dia, usulan agar pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
Sebab, menurut dia, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota, adapun gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi selama ini
"Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.
Pileg-Pilpres Dipisah
PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) lantaran selama ini publik lebih fokus pada pilpres, sehingga pileg menjadi kurang mendapatkan perhatian.
"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," paparnya.
Dia mengatakan perbaikan sistem politik itu dapat dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan undang-undang lainnya.
"Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," kata dia.
Gagasan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.