PKB sebut PDIP tikam teman sendiri di koalisi pendukung pemerintah
"Pramono Cs ini nampak seperti menggunting dalam lipatan," tegas Nihayatul Wafiroh.
Kisruh di internal koalisi partai pendukung Pemerintah nampaknya makin memanas di tengah isu reshuffle. Terlebih Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikabarkan bakal melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini. Mereka menuntut mengenai status perpanjangan mereka yang berakhir Maret 2016.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai ancaman demo itu tak lepas dari politisasi yang diduga digerakkan politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Dugaan itu menurut politikus PKB Nihayatul Wafiroh sangatlah berdasar. Hal ini karena demonstrasi pertama yang dilakukan eks PNPM Mandiri di depan Istana Negara beberapa waktu lalu sangat diterima oleh Pramono Anung.
"Coba perhatikan demo yang dilakukan pertama oleh eks PNPM di depan Istana, yang proaktif politikus PDIP seperti Pramono Anung Cs. Aksi ratusan orang itu diterima oleh Pramono saat Presiden Jokowi tak ada di Istana. Kedua, mereka lalu ke DPR saat reses. Dan yang nerima mereka juga politikus PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman," ujar Nihayah di kompleks parlemen, Jakarta Jumat (8/4).
"Kami sungguh tak habis pikir. Mereka yang juga sama-sama anggota dari partai koalisi justru secara terang-terangan menikam teman sendiri," ujar Nihayatul, Jumat (8/4).
Seharusnya kata dia, sebagai kawan di koalisi, politikus PDIP saling mendukung para menteri Kabinet Kerja agar bekerja maksimal. Bukan justru membuat politik gaduh, apalagi nampak menikam anggota kabinet.
"Pramono Cs ini nampak seperti menggunting dalam lipatan," tegas anggota DPR RI ini.
Sementara Wasekjen DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai ada elite parpol yang menekan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Bahkan elite itu kata dia, terkesan ingin mendikte Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pada 23 Maret laku, ratusan orang yang tergabung dalam AFPDS Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara. Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, ketika itu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.
"Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden," ujar Jazilul Fawaid.
Gayung bersambut, usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan, meski waktu itu lagi reses. Koordinator demonstrasi itu bahkan mengaku bahwa aksinya atas inisiatif politisi PDIP. Selain Pramono Anung dan Diah Pitaloka, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko pun jauh-jauh hari ikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.
"PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan," ujar Jazil.
Baca juga:
PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes
PDIP sebut PKB gagal paham dan jangan bikin gaduh terkait reshuffle
Isu rebutan posisi menteri desa, Sekjen PDIP bakal temui Cak Imin
Ini reaksi Marwan Jafar soal isu PDIP incar kursi Mendes
Wasekjen PDIP: Tak ada perintah DPP buat minta ganti menteri PKB
Isu reshuffle, PKB klaim sangat loyal dan membangun silaturahmi
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
-
Mengapa posisi ketua harian, deputy, dan sekretaris eksekutif akan diisi oleh kader muda PKB? Nantinya, posisi tersebut akan diisi oleh kader muda PKB."Hanya masih akan ada penambahan posisi katua harian, deputy dan sekretaris eksekutif yang akan diisi kader muda PKB berprestasi," ujarnya.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.