PKB yakin seluruh komisi DPR bakal disapu bersih kubu Prabowo
"DPR saya kira sulit selama partai Pak Jokowi tidak 50+1 maka pasti tidak dapat," ujar Karding.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa pesimis bakal disisakan kursi pimpinan oleh kubu Prabowo. Apalagi dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR kubunya kalah dengan Prabowo.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, selama Jokowi tak punya kekuatan lebih dari setengah kursi di parlemen, maka pihaknya optimis bisa disisakan kursi pimpinan di DPR.
"DPR saya kira sulit selama partai Pak Jokowi tidak 50+1 maka pasti tidak dapat," ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).
Karding menyatakan, bahwa jika nantinya tak dapat kursi pimpinan komisi karena disapu bersih oleh kubu Prabowo adalah sebuah dinamika politik. "Ya itu bagian dari proses politik saja, demokrasi," imbuhnya.
Satu-satunya cara agar pemerintahan Jokowi aman dari gangguan kubu Prabowo di parlemen adalah bekerja baik dan menciptakan program pro rakyat.
"Syaratnya Pak Jokowi harus tidak punya salah, dan buat program pro rakyat. (Kalau tidak) pasti kena masalah," pungkasnya.
Baca juga:
PDIP sebut suara DPD pecah biang kekalahan di pemilihan MPR
Fadel sebut Zulkifli jadi ketua MPR karena DPD solid, PPP pecah
Zulkifli Hasan, dari Menhut kini jadi ketua MPR
Kubu Prabowo menang, Zulkifli Hasan terpilih sebagai ketua MPR
Penghitungan suara pemilihan pimpinan MPR dimulai
Isu money politic beredar dalam pemilihan pimpinan MPR
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.