PKS Minta Jokowi Bersurat ke DPR Jika Serius Tolak Revisi UU Pemilu
Nasir merasa heran soal penolakan revisi UU Pemilu ini. Sebab, biasanya terkait undang-undang politik pemerintah tidak ikut campur. Tetapi, dalam revisi UU Pemilu ini justru pemerintah ikut bersuara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan untuk menolak Revisi Undang-Undang Pemilu. Sebagai bukti, Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Nasir Djamil meminta Presiden Jokowi menyurati DPR secara resmi untuk mengeluarkan RUU pemilu dalam daftar prioritas prolegnas 2021.
"Presiden kalau beliau serius dengan pernyataannya maka beliau harus menyurati DPR, misalnya mengeluarkan RUU pemilu dalam daftar prioritas 2021 dalam prolegnas, itu sebagai bukti bahwa mereka memang revisi UU Pemilu tidak dilakukan," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (9/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih? Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan dan acara selalu mengenalkan Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nasir merasa heran soal penolakan revisi UU Pemilu ini. Sebab, biasanya terkait undang-undang politik pemerintah tidak ikut campur. Tetapi, dalam revisi UU Pemilu ini justru pemerintah ikut bersuara.
"Yang membuat saya heran memang, pengalaman saya di DPR biasanya kalau undang-undang yang terkait politik itu pemerintah 'menyerahkan sepenuhnya' ke DPR, sementara kalau undang-undang terkait ekonomi biasanya DPR 'menyerahkannya' kepada pemerintah," ujarnya.
"Tetapi dalam hal ini tiba-tiba pemerintah bersuara mereka bersuara dan itu diwakili oleh Dirjen Kemendagri bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan, tidak membahas RUU pemilu," ucapnya.
Nasir menyebut, bahwa PKS tetap ingin UU Pemilu direvisi. Dia mendorong agar masyarakat sipil tetap bersuara dan tidak kendor.
"Kami (PKS) tentu tidak khawatir dan mungkin saja teman-teman koalisi masyarakat sipil yang selama ini tergerak di dunia pemilu, Pilkada tidak boleh kendor untuk mengingatkan pengambil kebijakan," ucapnya.
"Kenapa kita ingin revisi ini, agar kita bisa mempersiapkan karena sering kali revisi ketika kita mau melaksanakannya pemilu tahun besok," tandas anggota Komisi III DPR ini.
Baca juga:
Pimpinan DPR: Pembahasan RUU Pemilu Relevan dan Penting
Survei Indikator: Rakyat dan KPU Dirugikan di Pilkada 2024
PKB Minta Jokowi Keluarkan Perppu Jika RUU Pemilu Tak Bisa Dibahas
Tolak RUU Pemilu, NasDem Ingin Koalisi Pemerintah Solid
Survei: Publik Memilih Pilpres dan Pileg Dipisah