PKS Tanggapi Sekjen PDIP Tolak Koalisi, Sebut Pemilu 2024 Bukan Pertarungan Ideologis
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi santai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengakui sulit untuk koalisi untuk 2024 dengan PKS lantaran perbedaan ideologi. Mardani mengatakan, Pemilu 2024 bukan pertarungan ideologis melainkan untuk memperlihatkan karya dan gagasan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi santai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengakui sulit untuk koalisi untuk 2024 dengan PKS lantaran perbedaan ideologi. Mardani mengatakan, Pemilu 2024 bukan pertarungan ideologis melainkan untuk memperlihatkan karya dan gagasan.
"Kita nikmati kontestasi 2024 tidak dalam kerangka pertarungan ideologis, tapi kompetisi karya dan gagasan dengan ciri khas warna masing-masing," ungkapnya dalam pesan singkat, Sabtu (29/5).
-
Apa fokus utama gugatan PDIP ke MK terkait hasil Pilpres 2024? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
Dia menilai positif jika PDIP tidak ingin dijodohkan dengan PKS. Hal tersebut kata dia semakin terpacu untuk kader KPS untuk memberikan yang terbaik.
"Buat PKS pernyataan Mas Hasto malah bagus. Kader PKS akan terpacu adrenalinnya untuk memberikan yang terbaik dengan sikap #KamiOposisi yang kokoh insya Allah PKS dapat menjadi partai alternatif," ungkapnya.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sulit jika partainya berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertama, kesulitan koalisi dengan PKS sebab perbedaan ideologi.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5).
Sementara, PDIP dan Demokrat memiliki basis dan DNA partai yang berbeda. Hasto bilang demikian karena tidak ingin dijodohkan dengan Demokrat lantaran karakter kedua partai yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, untuk berkoalisi dengan Gerindra memungkinkan. Selain memiliki persamaan ideologi dan cita-cita, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sedang baik.
"Sehingga kami membuka diri pernyataan dari mas Muzani (Sekjen Gerindra) karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati," kata Hasto.
Baca juga:
Sekjen PAN: Pemilu 2024 Jangan Terjebak Politik Identitas
Demokrat: PDIP Menolak Koalisi Karena Dua Kali Kalah dengan SBY
Relawan Anies Baswedan akan Deklarasi di 17 Provinsi
Komisi II DPR Kaji Persiapan Pemilu Serentak 2024
Sekjen PDIP Ungkap Pertimbangan Bakal Cocok Berkoalisi dengan Gerindra
PDIP: Kami Buka Diri Koalisi dengan Gerindra, Kalau PKS dan Demokrat Sulit