Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode inisiatif) Violla Reinindra menilai, politisasi isu SARA dan netralitas ASN maupun aparat masih menjadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024.
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode inisiatif) Violla Reinindra menilai, politisasi isu SARA dan netralitas ASN maupun aparat masih menjadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024.
Selain itu, berantakannya alat peraga kampanye di jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta Timur dibandingkan dengan Pemilu 2019? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar. Tedi mengungkap pada Pemilu 2019, KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, dua kali mendapatkan teguran dari KPU RI. Namun, hal itu berbeda dengan pelaksanaan pada Pemilu 2024.
-
Kapan Pilkada Jakarta 2024 akan dilaksanakan? Ridwan Kamil dijadwalkan untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
"Problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini adalah misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye, kita ketahui juga misalnya sangat berantakan sekali ditemui di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri," katanya dalam diskusi 'Belajar dari Pilkada Serentak 2020 dalam mempersiapkan Pemilu 2024', Senin (27/9).
"Hal-hal yang bersifat klasik ini masih potensial dihadapi di tahun 2024 mendatang," tambahnya.
Selain itu, lanjut Violla, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di pilkada maupun pemilu mendatang. Sebab, tahapan pemilu dan pilkada sangat berdekatan dan beririsan di 2024.
Sehingga, ia khawatir isu yang didiskusikan akan lebih didominasi oleh dialektika isu nasional ketimbang pilkada.
"Kita bisa lihat di praktik pemilu 2019 lalu saja, di tataran nasional pun fokus masyarakat lebih tertuju kepada pemilu presiden dan juga wakil presiden," ujarnya
"Padahal di saat yang bersamaan pemilu legislatif juga diselenggarakan secara serentak ini perlu sama sama mendorong secara kritikal untuk memunculkan isu-isu lokalitas untuk mensupport pemilihan kepala daerah," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan 15 Mei
KPU Diminta Bentuk Tim Identifikasi Serangan Siber Pada Pemilu 2024
Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial Dinilai Perlu Diatur Cegah Akun Partisan
Kecuali Daerah Konflik, Penjabat Kepala Daerah Diminta Jangan dari TNI-Polri
Wacana TNI-Polri jad PJ Kepala Daerah, Pengamat Bilang "Bisa Isi di Wilayah Konflik'