Politisi PDIP Kritik Program Prabowo-Gibran: Bikin Kementerian Makan Siang Gratis Saja, Ketimbang Pakai Dana BOS
"Saya sampai aduh usulkan sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan DIPA Dana BOS," kata Andreas Hugo
Saking kesalnya dengan usulan tersebut, politisi PDIP ini mengusulkan agar dibentuknya Kementerian Makan Siang Gratis
- Kerasnya Prabowo di Rapat Kabinet Perdana
- PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
- Program Makan Siang Gratis Mulai Dibahas, PDIP: Upaya Bangun Skenario Pemilu Sudah Selesai
- Jokowi Mulai Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo, TPN Ganjar Singgung Etika dan Ketidakpantasan
Politisi PDIP Kritik Program Prabowo-Gibran: Bikin Kementerian Makan Siang Gratis Saja, Ketimbang Pakai Dana BOS
Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira merasa bingung dengan program unggulan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Yakni makan siang gratis yang diusulkan akan menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Padahal, kata Andreas, pengumuman hasil pemilu belum disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Belum apa-apa, belum selesai pemilu sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam Dana BOS, kan repot kita memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini,"
kata Andreas, saat rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (6/3).
"Sementara kita semua tahu ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," sambung dia.
Saking kesalnya dengan usulan tersebut, politisi PDIP ini mengusulkan agar dibentuknya Kementerian Makan Siang Gratis agar tak perlu mengatur anggaran BOS.
"Saya sampai aduh usulkan sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan DIPA Dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," tegas dia.
Dia pun meminta agar ada evaluasi hingga pembicaraan khusus terkait usulan-usulan yang akan dimulai oleh pemerintahan selanjutnya.
"Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab dengan segala pertanggungjawaban itu. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks untuk menitipkan untuk ke depan," pungkas Andreas Hugo.