PPATK temukan parpol dengan aktivitas keuangan luar biasa

PPATK meminta pemerintah membatasi transaksi tunai karena diduga parpol tersebut melakukan politik uang.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Sebab, selama ini PPATK merasa kesulitan dalam mendeteksi perputaran uang keluar dan masuk di lembaga-lembaga pemerintahan.

"Kita berharap pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Karena itulah salah satu instrumen untuk kasus suap dan pemerasan, kami sulit mendeteksi kalau tunai seperti itu," ungkap Yusuf usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 di Istana Negara, Senin (9/12).

Kekhawatirannya itu bukan tanpa sebab, karena berdasarkan penelitian secara mendalam, PPATK menemukan ada peningkatan transaksi yang tidak sesuai dengan iklim bisnis di Tanah Air. Diduga, transaksi-transaksi tersebut disinyalir terjadi politik uang.

"Ini disinyalir. Kita menemukan ada parpol tertentu, jumlah uang di parpolnya sedikit, tapi aktivitas fungsionarisnya begitu masif dan luas, lantas uang dari mana?" tandasnya.

Tanpa menyebutkan secara rinci parpol-parpol yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut, Yusuf memastikan kondisi itu terjadi setiap menjelang pemilihan umum. "Pemilu 2004, 2009, 2014. Itu kelihatan peningkatannya," ucapnya singkat.

Atas alasan tersebut, Yusuf meminta agar para petinggi parpol untuk mencari kader-kader yang memiliki integritas, profesional dan benar-benar bekerja untuk negara. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta aktif melaporkan praktik politik uang kepada penegak hukum.