PPP minta KPU tunduk dengan putusan pengadilan tinggi TUN

Pengadilan Tinggi TUN menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly terhadap SK kepengurusan PPP kubu Romi.

Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya menyatakan mengikuti Pilkada serentak pada Desember mendatang. Pernyataan ini muncul setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly terhadap SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi) yang dibatalkan PTUN.

Ketua DPP bidang Politik dan Pemerintahan, Rusli Effendi mengatakan tidak ada kendala lagi bagi PPP untuk mengikuti pilkada. Sebab, PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 36 ayat 2 tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh PT TUN.

"Terkait PKPU nomor 9 pasal 36 ayat 2, tidak jadi kendala bagi PPP untuk mendaftar di KPU untuk Pilkada serentak nanti. Kami harap KPU tidak ragu," kata Rusli di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Minggu (12/7).

Sekretaris Jenderal PPP, Aunur Rofiq menyatakan dalam UU PTUN pasal 115 menyebutkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dijalankan, sehingga SK Menkumham masih berlaku.

"Pada pasal 19 juga mengatakan putusan pejabat TUN dianggap tidak sah bila ada yang berkekuatan hukum tetap. Baru tidak sah kalau dia (kubu Djan Faridz) menang," kata Aunur.

Atas dasar hukum tersebut, PPP mengimbau agar KPU untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Sebab PPP akan mengikuti UU yang lebih tinggi meski harus berlawanan dengan KPU.

"Kami menyuarakan kalau kami paham UU yang lebih tinggi dari peraturan. Karena UU menyebutkan surat pejabat TUN baru tidak berlaku bila ada putusan inkracht yang membatalkannya. Kami ingin fokus urusan hukum dulu, baru soal pilkada," imbuh Aunur.