PPP Terbuka Ajakan PKB Koalisi di 2024 Tetapi Tak Ingin Langsung Bicara Capres
Arsul melanjutkan, PPP akan membuka pintu partai manapun yang menawarkan masuk dalam koalisi. Namun, PPP tidak ingin bicara koalisi itu langsung kepada pembicaraan siapa paslon capres dan cawapresnya.
PKB mengajak PPP dan PAN untuk berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres di 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menganggap wajar PKB ingin membuat koalisi lantaran memiliki kursi dan suara yang cukup di parlemen.
"PPP melihat wajar jika PKB ingin membentuk koalisi dan memimpin koalisi tersebut PKB punya suara dan kursi yang signifikan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (17/12).
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Siapa yang membentuk PPS Pilkada 2024? PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkat kabupaten/kota dan bekerja di bawah koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Arsul melanjutkan, PPP akan membuka pintu partai manapun yang menawarkan masuk dalam koalisi. Namun, PPP tidak ingin bicara koalisi itu langsung kepada pembicaraan siapa paslon capres dan cawapresnya.
"PPP ingin bagaimana visi kebangsaan, misi kesejahteraan dan program-program yang perlu diwujudkan itu dibicarakan dulu," kata Wakil Ketua MPR ini.
Arsul ingin adanya koalisi tidak sekadar kepentingan pragmatis parpol yang berkoalisi. PPP mengutamakan visi, misi, program baru kemudian berbicara bagaimana mekanisme menentukan paslon untuk pilpresnya.
"Dalam hal ini PPP hendak menegaskan bahwa dari sisi PPP maka partai-partai perlu menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat," pungkas anggota Komisi III DPR ini.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertarik membentuk dan memimpin poros koalisi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan, PKB cukup mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 dengan PPP dan PAN.
"Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Enggak tahu dengan cara apa, tetapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros. Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah," ujar Jazilul melalui keterangan tertulis di Jakata, Kamis (16/12).
Jazilul menuturkan, pada tahun 2022 tensi politik dipastikan akan semakin menghangat. Meski partai politik koalisi saat ini solid dalam satu barisan, dia prediksi tahun 2023 menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik. Partai yang ini satu barisan, bisa menentukan langkah masing-masing semakin mendekati Pemilu 2024.
Soal kans PKB membentuk koalisi, Jazilul ingin menekankan untuk mengedepankan kepentingan bersama, bukan melahirkan masalah politik identitas.
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19," jelasnya.
PKB menginginkan ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen. Jika diubah, kemungkinan PKB membentuk dan memimpin poros Pilpres akan semakin mudah terealisasi.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi," jelas Jazilul.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa dengan tidak adanya calon petahana pada Pilpres 2024 mendatang, jika PT bisa diturunkan antara 5-10 persen maka Pemilu 2024 akan bermunculan tokoh-tokoh yang maju sebagai calon presiden (capres).
"Banyak pilihan, tetapi tetap dalam bingkai persatuan. Jangan lagi muncul ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Pokoknya kalau lebih banyak (calon), kalau ada 4 malah enak, cuma yang dipikirkan adalah kalau putarannya 2 kali maka biaya nambah, itu menjadi soal," jelas Jazilul.
Baca juga:
PKS Soal Wacana Koalisi PKB: Publik Perlu Diberikan Banyak Alternatif dalam Pilpres
Presidential Threshold dari Pemilu ke Pemilu
NasDem Ingin Koalisi dengan Parpol yang Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi
PAN Enggan Bahas Koalisi Lebih Awal, Ingin Fokus Konsolidasi
PKB Siap Pimpin Koalisi Pilpres 2024, Colek PPP dan PAN