Prabowo Tak Singgung IKN, PDIP: Menggarisbawahi Mana yang Jadi Prioritas
Indonesia saat ini memiliki utang luar negeri sebesar Rp8.400 triliun.
Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, saat pidato perdana di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP bidang Kehormatan Komarudin Watubun mencerminkan apa yang menjadi prioritas bagi Prabowo.
- Budi Gunawan Ikut Pembekalan Prabowo di Hambalang, Begini Respons PDIP
- Tidak Ada PDIP, Prabowo Umumkan PKB, NasDem hingga PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju
- Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
- Pidato Lengkap Prabowo saat Tutup Debat Capres Ketiga: Janji Sejahterakan TNI-Polri dan PNS
"Kemudian pak Prabowo tidak sebut itu, pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini," kata Komarudin, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Terlebih, Indonesia saat ini memiliki utang luar negeri sebesar Rp8.400 triliun. Di mana, tahun depan harus bayar Rp1000 triliun. Hal ini menjadi beban yang harus diselesaikan oleh Prabowo.
Sehingga, pidato yang disampaikan Prabowo usai dilantik menjadi presiden merupakan prioritas yang akan dilakukan pemerintahan ke depan.
"Jadi saya pikir itu bagian dari sikap pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang jadi prioritas. Jadi mana yang penting dan prioritas dan mana yang penting tapi tidak prioritas," ujar dia.
Saat dipertegas, apakah IKN tak penting, Komarudin menyinggung jika masyarakat saat ini bertahan di Jakarta tak akan menimbulkan kematian.
"Saya kira itu kalau orang masih kondisi seperti begini, kita bertahan di jakarta, tidak mati kan. Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasian rakyatnya," ucapnya.
"Karena Prabowo tadi tekankan terus soal Rakyat kecil. Saya terharu ketika dia menyampaikan waktu kita berdua belum punya APBN, rakyat kecil yang membiayai militer kita. Perjuangan kita. Berarti dia nengkhayati betul itu. Maka sebaiknya memang kita harus lihat skala prioritas dulu," tambah dia.
Perihal kepres IKN, Komarudin menyebut jika tak ada uang maka tak bisa dipaksakan.
"Jangankan kepres, UU pun kalau tidak bjsa kita lakukan mau dipaksa lewat mana. Kalau tidak ada uang kau mau apa?" imbuh Komarudin.