Presiden Jokowi pantau pengesahan UU Pemilu sampai tengah malam
Presiden Jokowi pantau pengesahan UU Pemilu sampai tengah malam. Presiden Joko Widodo menghormati putusan DPR mengesahkan UU Pemilu. Wapres Jusuf Kalla juga mengapresiasi putusan DPR demi konsistensi penyelenggaraan Pemilu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum. UU Pemilu yang disahkan pada sidang paripurna, Jumat (21/7) dini hari itu memutuskan ambang batas calon presiden atau presidential threshold tetap 20-25 persen atau sama dengan dua kali pemilu sebelumnya.
Presiden Joko Widodo menghormati putusan tersebut. Jokowi mengaku mengikuti proses sidang paripurna hingga akhirnya diputuskan DPR.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
"Sudah diputuskan di DPR sampai tengah malam, saya ikuti terus. Dan pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi yang kita jalankan berjalan dengan baik," kata Jokowi usai menutup Musyawarah Kerja Nasional II dan Workshop Nasional (Bimbingan Teknis) Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).
Disinggung mengenai ancaman sejumlah pihak untuk menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi mempersilakan.
"Ini negara hukum, kalau ada yang tak puas dengan keputusan di DPR, ingin menempuh jalur hukum di MK itu dipersilakan. Ada mekanismenya," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, pemerintah menginginkan Pemilu mendatang lebih berkualitas dengan adanya syarat presidential threshold 20-25 persen.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah ingin konsisten menjalankan aturan presidential threshold yang sudah diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya.
"Iya, pemerintah ingin konsisten, ini 'kan, parlemen itu demokrasi berjalan dan itu seperti kita ulangi bahwa 20 persen berarti tidak ada perubahan. Itu bagus supaya ada konsistensi karena pemilu yang lalu 20 persen, sekarang juga, sebelumnya 20 persen, jalan 'kan?" kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.
Wapres mengapresiasi hasil rapat paripurna DPR. Dia berharap parlemen juga konsisten agar kualitas Penyelenggaraan Pemilu lebih baik.
"Jadi supaya ada konsistensi kita dalam mengatur aturan-aturan itu, jangan setiap saat berubah-ubah dan sudah berjalan dengan baik," kata dia.
Untuk diketahui, empat fraksi di DPR yakni, PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS memutuskan untuk keluar atau walk out dari rapat paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilu. Keempat partai tersebut sebelumnya memilih paket B yang isinya 0 persen terhadap ambang batas pencalonan presiden, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan konversi suara menggunakan kuota hare.
Baca juga:
Jokowi: Sehari sebelum paripurna, PAN sampaikan dukung pemerintah
Hanura persilakan Jokowi 'tendang' PAN dari kursi menteri
Fahri sebut Jokowi bukan ketum parpol, belum tentu diusung capres
Koalisi Jokowi minta Setnov gantikan Fadli pimpin rapat RUU Pemilu
PT 20 persen, PKS sebut capres 2019 hanya Prabowo vs Jokowi
Wasekjen Gerindra: PT 20% agar Jokowi tak head to head sama Prabowo