Presiden PKS: Jangan sebut Fahri politikus PKS, sudah mantan
Presiden PKS: Jangan sebut Fahri politikus PKS, sudah mantan. Dia meminta kepada media untuk tidak menuliskan Fahri sebagai politikus PKS. Sohibul mengaku masih berjuang di jalur hukum terkait perseteruannya dengan Fahri.
Perseteruan antara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah belum berakhir. Sohibul menegaskan bahwa Fahri Hamzah sudah dipecat dari keanggotaan partai. Dengan begitu statusnya di partai saat ini sudah mantan politikus PKS.
Dia meminta kepada media untuk tidak menuliskan Fahri sebagai politikus PKS. "Saya mengimbau kepada media jadi jangan lagi kemudian menyebut lagi dia politisi PKS, sudah mantan. Saya setuju dengan media Indonesia, dia sudah menyebutkan mantan politisi PKS. Anda juga begitu, saya minta ya," kata Sohibul di kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sohibul mengaku masih berjuang di jalur hukum setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Gugatan tersebut antara lain terkait status keanggotaan Fahri di PKS serta pimpinan dan anggota DPR.
"Kita kan sedang beperkara dengan pengadilan. Banding itu jalan terus," lanjut Sohibul.
Sebelumnya, perseteruan antara Fahri Hamzah dengan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin memanas. Secara terang-terangan Fahri mengutarakan keinginannya agar pucuk pimpinan PKS diganti. Menurut Fahri, Presiden PKS Sohibul Iman layak dilengserkan. Keinginan ini telah disampaikan ke Ketua Majelis Syuro PKS.
"Saya mengusulkan agar kepada Ketua Majelis Syuro agar Presiden partainya diganti lah. Enggak bagus orang itu," kata Fahri usai menghadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (5/6).
Fahri mengklaim keinginan agar pimpinan PKS diganti merupakan aspirasi dari pemilih Partai berlogo bulan sabit dan padi tersebut. Fahri mengklaim, masyarakat menginginkannya tetap berada di partai. Sebab, selama kepemimpinan Sohibul Iman, diketahui Wakil Ketua DPR ini dipecat dari keanggotaan partai dan anggota DPR meski sampai saat ini masih sengketa di pengadilan. Menurut Fahri, masyarakat ogah kembali memilih PKS di Pemilu mendatang jika dia tak berada di struktur keanggotaan partai.
"Ditanya 'kami milih partai apa karena kami ini bagaimanapun sebagian milih PKS karena Pak Fahri'. Saya bilang PKS itu partai yang bagus. Partai Islam itu harus ada. PKS itu partai bagus cuma ya saya mengusulkan kepada Ketua Majelis Syuro agar presiden partainya diganti lah," katanya.
Meski demikian, Fahri enggan mengamini menginginkan Anies Matta kembali menjabat sebagai Presiden PKS. Fahri selama ini dikenal dekat dengan Anies Matta. Dia mengaku terpenting Sohibul Iman harus diganti terlebih dahulu.
"Enggak tahu saya. Enggak ngerti. Aku cuma membaca. Ini kan menyampaikan pesan dari lapangan. Orang melihat DPP yang sekarang ini tidak sanggup mengelola politik ini," ucapnya.
(mdk/noe)