Protes penghapusan Perda, Gubernur Jabar akan klarifikasi Kemendagri

Jika ada pasal yang tidak sesuai, menurut Aher, tidak seluruh perda dibatalkan, cukup direvisi.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan akan meminta penjelasan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penghapusan beberapa Perda. Sebab penghapusan Perda tersebut ada yang berimbas langsung pada pembangunan daerah, salah satunya menghambatnya pola investasi.

"Kita akan klarifikasi. Kalau Perda itu ada pasal-pasal yang tidak tepat yang dianggap menghambat kan tidak dibatalkan keseluruhan Perda," kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/6).

Menurutnya, jika revisi bisa dilakukan maka tidak perlu adanya penghapusan. "Revisi (saja)," ujarnya. Terdapat dua Perda milik Pemprov yang dihapuskan. Salah satu Perda milik Pemprov yang dihapuskan adalah perda tentang pertambangan. Perda itu dihapus karena Undang-Undang diatasnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Yang langsung Perda provinsi ada dua. Satu sudah lama dihapus sebelum ada pengumuman ini (penghapusan 3.143 perda)," katanya.

Dia menambahkan, Perda yang dihapuskan rata-rata adalah yang dapat menghambat investasi. Sejauh ini pola investasi di Jabar terbilang tidak ada kendala. "Selama ini keluhan-keluhan umum kan tidak ada. Mungkin ada investigasi mana saja yang dikeluhkan. Maka itulah yang dibatalkan dalam arti perlu klarifikasi. Batal seluruhnya atau seperti apa," ucapnya.

Hanya saja jika Perda tersebut benar-benar dihapuskan dia tidak bisa berbuat banyak. Solusinya yakni kembali membuat Perda yang mana tidak ada pihak dirugikan.

"Kalau dianggap nol, bikin lagi yang bagus. Investasi (Jabar) paling gede di Indonesia. Selama ini tidak ada keluhan yang mencuat ke permukaan. Pokoknya kita pro kemajuan ekonomi. Tapi kita butuh kejelasan," tandasnya.

Baca juga:
Mendagri batalkan perda pajak daerah, Solo terancam miskin
DPRD Bekasi pertanyakan alasan pemerintah pusat batalkan 2 perda
Dua Perda di Bekasi dibatalkan Presiden Jokowi
Menko Darmin soal penghapusan Perda: baru judul saja sangat tebal
Pemkab Musirawas khawatir pembatalan perda berdampak pada PAD
Pimpinan DPR ingatkan Mendagri hati-hati cabut perda