Proyek perpustakaan DPR, Akom bilang itu usulan cendekiawan
"Gagasan apa pun baik dari DPR pasti selalu dicurigai," kata Akom.
Wacana pembangunan perpustakaan DPR senilai Rp 570 miliar terus menuai penolakan dan sejumlah kritikan dari pelbagai kalangan. Terlebih, usulan itu rencananya dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung DPR yang baru yang di satu sisi ditunda karena adanya moratorium.
Ketua DPR Ade Komarudin terlihat paling ngotot memperjuangkan perpustakaan DPR ini terutama karena adanya dorongan para cendekiawan. Dia mengaku, sama sekali tidak pernah mengundang para cendekiawan ke gedung DPR untuk membahas hal ini.
"Saya itu, soal gedung dari awal ingin tunda karena ada moratorium. Dan kemudian saya rapatkan dengan pimpinan fraksi. Kedua, datanglah usulan dari para cendekiawan, bukan saya undangan. Saya tidak pernah undang dan mereka berikan masukan," kata Akom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
Menurutnya, usulan itu diterima dengan tujuan memperbaiki kualitas dan citra DPR di mata publik. Karena itu dia ngotot ingin proyek perpustakaan DPR ini berjalan dengan baik sesuai rencana.
"Di tengah citra DPR yang tidak bagus, saya berusaha bersama 559 anggota untuk perbaiki keadaan. Saya sadar penilaian yang tidak bagus ini buah dari perjalanan DPR sekian tahun. Saya tidak pantang menyerah, kita perbaiki. Ada yang tidak setuju ya itu biasa," tegasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, agar masyarakat perlu memahami apa maksud baik dari usulan ini. Dia sadar, penolakan datang karena masyarakat cenderung mengganggap DPR adalah lembaga dengan sejuta kasus.
"Gagasan apa pun baik dari DPR pasti selalu dicurigai. Katanya mau korupsi. Tapi lihat dulu. Emang saya mau masuk penjara. Amit-amit," tukasnya.
"Ini usulan dari cendekiawan, kalau ditolak ya bisa-bisa saja. Yang pasti patokannya harus ada persetujuan bersama dengan ketua fraksi," pungkas Akom.
Baca juga:
Ruhut: Kader Golkar sama saja, hobinya bikin proyek
PKB usul dana pembangunan perpustakaan DPR dialihkan ke pesantren
Soal proyek perpustakaan Rp 570 M, NasDem serahkan ke pemerintah
DPR mau bangun perpustakaan, Istana ingatkan soal moratorium gedung
Bikin perpustakaan megah, memang anggota DPR mau baca?
Alasan ekonomi lesu, Demokrat tolak pembangunan perpustakaan DPR
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.