Rapat RAPBN 2016, anggota minta Menkeu hapus kenaikan tunjangan DPR
Anggota DPR menegaskan menolak rencana kenaikan tunjangan DPR dalam RAPBN 2016.
Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BPS Suryamin. Rapat membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Dalam pembahasan tersebut, anggota DPR menegaskan menolak rencana kenaikan tunjangan DPR dalam RAPBN 2016. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meminta Menteri Keuangan untuk menghapus rencana kenaikan tunjangan DPR RI dalam RAPBN 2016.
"Pak Menteri Keuangan soal tunjangan DPR jawab saja, disampaikan terbuka, supaya wacana itu berhenti sekarang. Kita enggak pernah membahasnya di sini. Kita ingin Pak Menteri Keuangan jawab lugas itu dibatalkan, kalau sudah diproses, minta dikembalikan ke kas negara," tegas Maruarar di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Senada dengan Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI Fadel Mohammad meminta pemerintah mengurungkan rencana memasukkan kenaikan tunjangan DPR DRI dalam APBN 2016.
"Enggak usah lagi jadi polemik di masyarakat, jangan lagi. Ini jadi enggak enak. Sebagian orang bikin tanpa persetujuan Komisi XI. Paling tidak dana ditahan, masuk kas negara," imbuh Fadel.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Misbakhun pun mendukung kenaikan tunjangan DPR RI tidak dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Saya setuju menolak tunjangan, saya menyarankan bapak membatalkan, jangan sampai pak menteri jadi korban. Tunjangan DPR di APBN 2016 dibatalkan. Ini jangan sampai Pak Menteri jadi korban. Jangan sampai ini masuk ranah politik yang rumit. Kalau perlu di RAPBN 2016 sudah tidak usah dibahas, langsung batalkan saja," tutur Misbakhun.
Baca juga:
Misbakhun sebut kenaikan tunjangan DPR masih sebatas usulan
Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR
PKS sebut dalil Menkeu naikkan gaji presiden dan DPR tidak elok
Hanura sebut kenaikan gaji Presiden picu ketidakkondusifan politik
Tunjungan DPR naik, Ahok sebut, 'boleh asal ada pembuktian terbalik'
Di tengah ekonomi lesu, perlukah gaji Presiden Jokowi naik?
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Dimana DPR mengapresiasi kinerja Kejagung? Hal itu disampaikannya dalam rangka penganugerahan Adhyaksa Awards 2024 yang dihadiri Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin serta Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (5/7) malam.