Rawan bagi-bagi uang, Munas Golkar harus diawasi KPK
Tindakan politik uang merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan memberikan contoh yang tidak terpuji.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendatang dinilai akan gencar dengan praktik money politic (politik uang). Di mana pemilik suara atau orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk menarik suara para kader akan mendapat suntikan dana segar.
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlibat dalam pelaksanaan Munaslub nanti. Menurutnya praktik bagi-bagi uang dianggap tindakan melanggar hukum sekalipun tidak merugikan keuangan negara.
"KPK harus mulai mengawasi dari sekarang, mereka bisa dijerat korupsi karena itu memiliki embel-embel pejabat publik, dia bisa gubernur atau wakil gubernur, Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Golkar," tegas Donal dalam acara peluncuran hasil survei calon ketua umum Golkar di Resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Kamis (3/3).
Pada pelaksanaan Munas, terang Donal, tidak menutup kemungkinan pejabat dari berbagai penjuru nusantara yang merupakan kader Partai Golkar ikut hadir dan bermain. Kendati tidak mengambil dana negara, tindakan politik uang merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan memberikan contoh yang tidak terpuji dalam dunia politik partai.
"Mereka bisa dijerat dan nanti Munaslub KPK harus datang ke lokasi," ungkap dia.
Dia menambahkan, diperkirakan praktik politik uang sudah terjadi sebelum digelarnya musyawarah luar biasa Golkar. Kendati demikian ICW tetap berharap Golkar bisa menghindari tindakan tersebut yang diselaraskan dengan memilih calon ketua umum yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Baca juga:
Penat sengketa Golkar, Ical tetap bersikap laksanakan Munaslub
Yusril sebut masalah Golkar selesai asal semua mau bersabar
Survei KedaiKOPI: Setnov dan Priyo Budi terpopuler jadi ketum Golkar
Ini syarat ketua umum Golkar versi ICW
Pasca putusan MA, Golkar tak jadi gelar Munas tapi Munaslub
MA tolak kasasi Agung, Nurdin Halid kumpulkan DPD 1 gelar syukuran
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.