Rawan bancakan, DPR minta KPK pelototi dana desa Rp 20 triliun

Demokrat menuding ada beberapa partai yang sudah membentuk tim terkait pengucuran dana desa.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan agar dana desa sebesar Rp 20,766 triliun tidak menjadi dana bancakan bagi partai-partai tertentu. Terlebih dijadikan alat untuk mendompleng perolehan suara pada pemilu 2019.

"Sekarang tinggal bagaimana pengaturan-pengaturan tentang pelaksanaan tentang itu. Dana ini kalau bocor gimana? Tentu perlu diawasi oleh semua. Masyarakat, KPK dan media harus mengawasi agar dana desa tidak jadi bancakan atau mainan dari partai politik tertentu," kata Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1).

Lebih lanjut, Agus yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menyayangkan adanya partai tertentu yang telah siap membentuk tim pendamping, dalam pelaksanaan atau pengucuran dana desa.

Tim pendamping, tegas Agus, harusnya dari pihak independen, tidak dari kalangan partai tertentu.

"Kok belum ada apa-apa, kok sudah bentuk tim. Yang pasti di Partai Demokrat tidak ada. DPR, KPK, masyarakat, dan media harus ikut mengawasi. Kalau dana desa jadi bancakan, siap-siap saja KPK untuk menangkapnya," jelas Agus.

Seperti diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar tengah berseteru dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk memperebutkan siapa yang berhak menyalurkan dana desa tersebut. Bahkan dikabarkan, menteri dari PKB itu telah menyiapkan kader-kader partai untuk menjadi pendamping saat penyaluran dana desa.

Baca juga:
Menteri Marwan bentuk dua ditjen khusus kelola desa