Respons Pramono soal Kubu RIDO Bakal Adukan KPU Jakarta ke DKPP
Tim Hukum RIDHO menuding penyelenggara pilkada di Jakarta tidak profesional, bahkan diwarnai kecurangan dan kekurangan.
Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta dan KPUD Jakarta Timur serta Bawaslu Jakarta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Bukan tanpa alasan, Tim Hukum RIDHO menuding penyelenggara pilkada di Jakarta tidak profesional, bahkan diwarnai kecurangan dan kekurangan.
- RK-Suswono Akhirnya Akui Kekalahan di Pilkada Jakarta, Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano Karno
- Respons KPU soal Ridwan Kamil-Suswono Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
- Tim RK-Suswono Heran Ada TPS yang Partisipasinya Cuma 15 Persen, Minta KPU Gelar Coblos Ulang
- Peluang Kembali Maju Pilkada Jakarta Terbuka Usai Putusan MK, Begini Respons Ahok
Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung tak mempermasalahkannya. Karena dia menilai itu bagian dari demokrasi.
"Ya Indonesia atau kita adalah negara demokrasi, kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda silakan," katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Pramono mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Dia menghormati langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pilkada Jakarta.
Terlebih, bila upaya yang dilakukan semata-mata untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur.
"Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur Jakarta ini," ujar dia.
Bagi Pramono, Pilkada Jakarta diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka.
"Dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta ketegangannya tidak terlalu tinggi," tandas dia.