Revisi UU Pemilu Tetap Diperlukan, Ini Tiga Persoalan yang Harus Diselesaikan
Perubahan sikap itu menggambarkan tarik menarik kepentingan. Partai politik sedang memperhitungkan keuntungan dari revisi UU Pemilu.
Sejumlah fraksi partai politik di DPR dan pemerintah menyatakan sikap untuk menunda revisi UU Pemilu. Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Anwar Razak menilai perubahan sikap itu menggambarkan tarik menarik kepentingan. Partai politik sedang memperhitungkan keuntungan dari revisi UU Pemilu.
"Memang kami melihat ini sangat kuat tarik menarik kepentingan," katanya dalam diskusi virtual bertema Maju Mundur Revisi Undang-Undang Pemilu, Minggu (7/2).
-
Bagaimana sikap Baleg terkait revisi UU MD3? Awiek memastikan, tidak ada rencana membahas revisi UU MD3. Apalagi saat ini DPR sudah memasuki masa reses. "Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tegas dia.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa AHY meminta revisi UU Pemilu menjadi prioritas? Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu
-
Kenapa revisi UU ITE jilid II ini dianggap penting? Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Anwar menyebut, saat ini partai kecil mempertimbangkan apakah akan terakomodir dalam ambang batas parlemen jika mendukung atau menolak revisi UU Pemilu. Meski demikian, tarik menarik kepentingan ini belum menunjukkan titik akhir.
Lihat juga berita tentang Pemilu di Liputan6.com
"Semua pada posisi apakah saya terakomodir dalam Pemilu ke depan ketika pembahasan parliamentary threshold itu. Apakah terakomodir dengan adanya pembatasan ambang batas suara," ujarnya.
Anwar mengatakan lembaganya mendukung revisi UU Pemilu. Dengan catatan, revisi UU tersebut menyelesaikan tiga persoalan yang selama ini masih terjadi.
Pertama, kepesertaan Pemilu. Dia menuturkan, selama ini UU Pemilu belum menyentuh kriteria kesehatan partai dari sisi keuangan sebagai peserta Pemilu. UU Pemilu hanya menekankan pada jumlah kepengurusan partai sampai ke level daerah.
"Sementara misalnya kesehatan partai dari sisi pendanaan, kemudian sisi pengeluaran tidak tersentuh. Sementara kita tahu bersama bahwa sampai sekarang kita belum menemukan ada partai yang sehat dari sisi keuangan," sambungnya.
Kedua, soal rekrutmen calon anggota legislatif. Anwar menyebut, UU Pemilu tidak mengatur soal rekrutmen calon anggota legislatif dari kader partai. Akibatnya, banyak calon anggota legislatif yang berpindah-pindah partai demi memuluskan karir politiknya.
Ketiga, masalah politik uang. Anwar menegaskan, UU Pemilu yang digunakan selama ini belum bisa memutus masalah politik uang.
"Saya kira ini persoalan serius belum pernah terselesaikan dengan baik. Desain kepemiluan kita harus betul-betul bisa clear dari money politic," ucapnya.
Baca juga:
Perubahan Sikap Pemerintah dan Parpol di DPR Menolak Revisi UU Pemilu Dipertanyakan
Revisi UU Pemilu Dianggap Penting, Ini Aspek yang Harus Diperhatikan
Dukung Pilkada 2024, Surya Paloh Putuskan NasDem Tolak Revisi UU Pemilu
Golkar Tampung Aspirasi soal RUU Pemilu, Airlangga akan Sampaikan Sikap Resmi
DPR: Revisi UU Pemilu Tersandera Isu Pilkada, Padahal Banyak Lebih Penting
Politisi Gerindra Nilai Revisi UU Pemilu Ganggu Stabilitas Demokrasi