Romahurmuziy: Plt Ketum PPP Harus Tobat dan Minta Maaf Karena Gagal Jaga Partai di Senayan

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mendesak Plt Ketum PPP M Mardiono untuk bertobat karena gagal menjaga partai berlambang Kabah tetap di Parlemen.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mendesak Plt Ketum PPP M Mardiono untuk bertobat karena gagal menjaga partai berlambang Kabah tetap di Parlemen. Hingga saat ini, kata Rommy, belum ada permintaan maaf dari Mardiono dan pengurus PPP atas kegagalan ini.

Diketahui, PPP tidak lolos ambang batas Parlemen karena hanya meraup 5,8 juta atau 3,87 persen suara. Sedangkan, ambang batas untuk lolos ke DPR adalah 4 persen. Ini menjadi pertama kalinya PPP tidak lolos ke DPR sejak partai berdiri.

"Saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha," kata Rommy dalam siaran pers kepada merdeka.com, Jumat (13/12).

"Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," sambung dia.

Untuk itu, Rommy mengatakan PPP akan melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional pada Jumat (13/12) hingga Minggu (15/12). Mukernas ini menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pengurus PPP di Pemilu 2024.

"Plt Ketum PPP kali ini, adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," ujar dia.

Selain itu, kata Rommy, pimpinan Majelis PPP telah menyurati Mardiono dan pengurus untuk segera menggelar Muktamar mencari ketua umum baru. Surat itu dikirimkan pada Oktober 2024 silam.

Isi surat tersebut adalah meminta Muktamar digelar pada Januari atau Februari 2025. Sayangnya, surat itu tidak pernah dijawab hingga saat ini.

"Surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar Muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025," tegas dia.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menilai Ketua Umum PPP Mardiono harus bertanggungjawab atas hasil PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. PPP hampir dipastikan gagal ke Senayan setelah hanya mengantongi 5.878.777 atau 3,87 % di Pemilu 2024.

"Kalau mau tanggung jawab ya pimpinanlah yang bertanggungjawab kan ya," kata Suharso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6) lalu.

Suharso heran ikut terkena getah lantaran ia pernah menjadi ketum PPP. “Kalau orang Jawa bilang itu ketempuhan. Karena saya juga pernah jadi pimpinan di situ,” pungkasnya.