Romo Benny: Kalau KPK itu dimandulkan, koruptor akan merajalela

Benny meyakini ada motif lain di balik rencana revisi UU KPK.

Romo Benny Susatyo, menegaskan DPR tidak memiliki akal sehat jika tetap berkukuh merevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Seharusnya DPR tidak mengutamakan kepentingan politik melainkan kepentingan masyarakat.

"Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah kalau DPR itu sebaliknya DPR tidak berpikir dirinya ada maka ia berkukuh merevisi UU KPK," kata Benny Susatyo di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (26/2).

Ia menilai, dalam revisi tersebut memiliki motif yang lain. Di balik wacana penguatan fungsi KPK, ada niat terselubung dalam revisi itu.

"Revisi UU KPK tidak dibutuhkan, yang harus direvisi adalah UU pengampunan pajak," lanjut Benny.

Menurutnya, revisi UU KPK merupakan upaya pemandulan fungsi dari KPK. Upaya ini nantinya akan mengancam peradaban Indonesia yang dengan sengaja melegalkan tindak korupsi.

"Kalau KPK itu dibonsai, hanya sekedar penindakan, KPK nanti bisa dimasukkan ke dalam museum sejarah, koruptor akan merajalela, maka bangsa ini akan kehilangan peradaban politik," tutur Benny.

Jika DPR tetap pada pendiriannya, Benny mengungkapkan partai politik akan kehilangan wibawanya dalam pesta politik tahun mendatang. Karena DPR tidak lagi berpikir untuk kepentingan publik.

Baca juga:
Tolak revisi uu KPK, aktivis buat gerakan Yogya Gumregah
Fraksi PDIP: Revisi UU agar KPK tidak abuse of power
Luhut: Saya tanya sama kalian di mana lemahnya revisi UU KPK?
Zulkifli Hasan ngaku tak mau pencitraan lewat revisi UU KPK
Fahri Hamzah tuding Jokowi ambil untung dari isu revisi RUU KPK