Ruhut apresiasi eks pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komisi III
"Ini artinya mereka tidak mau mengganggu kinerja KPK yang sekarang. Jadi jangan ada dua matahari," ujar Ruhut.
Mangkirnya para eks pimpinan KPK dari panggilan Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR guna membahas kasus RS Sumber Waras, diapresiasi anggota Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Menurut Ruhut, yang juga Komisi III, ketidakhadiran mereka itu dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai proses hukum yang kini sedang dilakukan KPK pada kasus RS Sumber Waras terganggu.
"Kita hormati pemikiran mereka. Ini artinya mereka tidak mau mengganggu kinerja KPK yang sekarang. Jadi jangan ada dua matahari," ujar Ruhut saat dihubungi, Rabu (27/4).
Ruhut menilai, Komisi Hukum DPR seharusnya cukup melakukan pengawasan jika memang mereka melihat adanya indikasi pelanggaran, tanpa harus mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh KPK tersebut.
Menurut Ruhut, pihak Partai Demokrat tidak akan mencampuri segala macam urusan yang sudah ditangani oleh pihak penegak hukum. Hal ini, kata dia, sesuai titah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau teknis, enggak usah dicampuri lah. Tugas kita pengawasan. Kita serahkan saja ke penegak hukum," ujar Ruhut.
"Kami fraksi Demokrat (sesuai) arahan Ketua Umum, jelas, semua permasalahan kalau sudah ditangani Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, kami tidak intervensi. Itu arahan Ketum," pungkasnya.
Diketahui, sampai saat ini KPK masih terus menyelidiki dugaan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pihak penyelidik KPK pun sampai saat ini juga masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK dan keterangan dari sejumlah pihak, guna mengonfirmasi data dan temuan di kasus tersebut.
Baca juga:
KPK puji keputusan Ruki tolak panggilan DPR soal Sumber Waras
Sambangi gedung DPR, Ruki mengaku cuma mau cek tabungan
Ruki mengaku belum dapat surat undangan panggilan Komisi III
Kasus Sumber Waras, Komisi III ngotot undang lagi eks pimpinan KPK
Enggan intervensi kasus Sumber Waras, Ruki cs tolak undangan DPR
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Kapan R.A.A Kusumadiningrat memimpin? Sebelumnya, R.A.A Kusumadiningrat sempat memerintah pada 1839-1886, dan memiliki jasa besar karena mampu membangun peradaban Galuh yang cukup luas.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Kapan Sumatra Thawalib resmi didirikan? Pada tahun 1918, nama Koperasi Pelajar berubah menjadi Sumatra Thawalib yang dicanangkan oleh Ichwan, El Yunusy, Jalaluddin Thalib, dan Inyiak Mandua Basa pada tahun 1919.
-
Apa tujuan utama dibentuknya Kaukus Air di DPR RI? Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia. Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.