RUU KUHP dan Otsus Papua Jadi Pekerjaan Rumah Anggota DPR Baru
Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, setidaknya RUU KUHP dan Otoritas Khusus (Otsus) di Papua harus segera diselesaikan. Selain itu juga RUU pemindahan ibu kota.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pelantikan anggota DPR RI baru pada 1 Oktober mendatang. Beberapa pekerjaan rumah dari anggota legislatif periode 2014-2019 telah menunggu mereka.
Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, setidaknya RUU KUHP dan Otoritas Khusus (Otsus) di Papua harus segera diselesaikan. Selain itu juga RUU pemindahan ibu kota.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Akan ada revisi juga terkait payung hukum, 5-8 yang akan direvisi. Soal ibu kota negara, itu juga strategis ke depan diselesaikan untuk diselesaikan dengan cepat," katanya di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Dia menambahkan, di bidang politik pembahasan beleid yang memakan waktu panjang adalah Undang Undang Parpol. Menurutnya, UU Parpol sudah lama tidak direvisi.
"Juga ada UU Pemilu, itu banyak kajian, banyak respon terhadap Pilkada serentak, sistem kepemiluan kita, nah itu mungkin bisa dibicarakan sejak awal," jelasnya.
Namun demikian, Arya cukup optimis melihat komposisi anggota DPR terpilih saat ini yang turut didominasi wajah baru dan muda. Dia meyakini, mereka memiliki kapasitas dan mampu menangani serangkaian isu nasional.
"Jadi saya kira fokus bagaimana melakukan analisis akan itu, gagasan dan inovasi yang diperjuangkan oleh wajah baru juga dapat menjadi bintang kalau ada program/isu/ kebijakan diperjuangkan sejak awal," tutupnya.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pameran Foto Ramaikan Perayaan HUT ke-74 DPR
Potong Tumpeng Warnai Rapat Paripurna DPR dan DPD di Senayan
LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya Publik, Terbawah DPR dan Parpol
Mendagri Dukung Larangan Eks Koruptor Nyaleg
Ketua DPR Soal RKUHP: Tidak Ada Lagi Pasal-pasal yang Mengganjal, Hanya Harmonisasi
HUT Ke-74 DPR, Bamsoet Pamerkan Berhasil Sahkan 77 Undang-Undang Dalam 5 Tahun
Komisi V Minta Pemerintah Cari Cara Agar Mobil Listrik Terjangkau Masyarakat