RUU Pemilu, PAN buka peluang pilih paket A asal syarat ini dipenuhi

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan secara pribadi dirinya cenderung memilih paket B jika tawaran untuk mendukung paket C tidak disepakati. Karena pembahasan opsi-opsi tak mendapat titik temu, pihaknya berencana bertemu dan berkonsultasi dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan opsi jalan tengah soal ambang batas pencalonan Presiden di angka 10 persen. Opsi angka ambang batas pencalonan presiden 10 persen itu berada di paket C.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan secara pribadi dirinya cenderung memilih paket B jika tawaran untuk mendukung paket C tidak disepakati. Karena pembahasan opsi-opsi tak mendapat titik temu, pihaknya berencana bertemu dan berkonsultasi dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Kita masih nawarkan jalan tengah kalau nggak 20 atau 0 kita tawarkan 10. Artinya paket C kita tawarkan. Tapi kalau itu enggak ketemu, saya pribadi berpendapat pengennya opsi B," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Yandri menuturkan, PAN sebenarnya terbuka memilih paket A asalkan metode konversi suara kouta hare disetujui oleh partai-partai pendukung pemerintah. Sayangnya, permintaan PAN itu ditolak karena metode konversi suara di paket A berisi saint lague murni.

"Kami sebenarnya kuota hare jadi ikon kami. Makanya kami sempat usulkan bisa enggak di paket A kuota hare. Tapi mereka tolak karena sudah paket," tegasnya.

Pihaknya beranggapan, metode saint lague murni justru merugikan karena menyebabkan hilangnya suara PAN di daerah-daerah.

"Ada beberapa tempat yang hilang. Enggak sampai kalau 4. Tapi kan imbasnya bukan hanya DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, sama. Partai lain juga banyak yang kena akibat dari perubahan sistem itu," ujar Yandri.

"Jadi kita tidak melihat ego nasional saja tapi Kabupaten Kota Provinsi menjadi kontraksinya lumayan besar untuk partai-partai menengah ke bawah," sambungnya.

Ketua DPP PAN ini mengakui partainya bersama 3 partai lain yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat mengusulkan rapat paripurna untuk memutuskan isu krusial RUU Pemilu ditunda, Kamis (20/7). Yandri menyebut peluang rapat dilanjutkan hari ini atau Senin masih sama kuat.

"Tadi berkembang ada yang minta ditunda supaya ada komunikasi antar ketum lagi, parpol dengan pemerintah. Kemudian satu sama lain mungkin bisa saling memahami. Karena mufakat jauh lebih sehat sebetulnya," pungkasnya.

Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu kembali diskors hingga pukul 19.30 WIB untuk dilakukan lobi. Lobi kedua selama 30 menit diambil untuk kembali membahas opsi-opsi yang belum mufakat pada sesi lobi pertama.

Hingga kini, sebanyak enam fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura sudah sepakat terhadap opsi paket A. Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat berkukuh dengan opsi paket B. Sementara PAN memilih jalan tengah dengan opsi C.

Adapun peta ketiga opsi yang mengerucut pada malam ini yaitu:

1. Paket A
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: sainte lague murni

2. Paket B
- Ambang batas presiden: 0 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare

3. Paket C
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare

Baca juga:
Lobi fraksi masih alot, Paripurna RUU Pemilu kembali diskors
Mendagri minta DPR tak tunda paripurna putuskan RUU Pemilu
NasDem prediksi putusan RUU Pemilu akan gunakan mekanisme voting
Koalisi Jokowi minta Setnov gantikan Fadli pimpin rapat RUU Pemilu
Empat partai minta putusan RUU Pemilu ditunda untuk lobi ketum
Waketum Demokrat: Kalaupun voting, kami tetap nol persen
Fraksi pendukung pemerintah tak terpengaruh usul jalan tengah PAN