Said Didu Sebut Kecurangan Pilpres 2019 Libatkan ASN dan BUMN
Said menyebut, kecurangan terstruktur yang terjadi dilakukan lembaga yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah. Kemudian, kecurangan masif terjadi lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat Pemilu.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
Said menyebut, kecurangan terstruktur yang terjadi dilakukan lembaga yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah. Kemudian, kecurangan masif terjadi lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat Pemilu.
"Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas," ungkapnya.
Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terselesaikan. Kemudian, BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
"Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sistematis sekali penggunaan APBN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.
"Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam," tutupnya.
Baca juga:
Tanggapan Wiranto Soal Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pilpres oleh KPU
Penolakan Prabowo Atas Hitungan KPU Tak Pengaruhi Apa-apa, Kecuali Dibawa ke MK
Tak Percaya Lagi Hukum, Alasan BPN Prabowo Ogah Gugat Pemilu ke MK
BPN Sebut Sejak Awal Sudah Adu Data dengan KPU
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandi Kalah 11.881.064 Suara di Jateng
Rekapitulasi KPU: Di Banten, Jokowi Kalah dari Prabowo dengan Selisih 1,5 Juta Suara