Sebut banyak manipulasi, kubu Daryatmo desak Kemenkum HAM cabut SK kubu OSO
Dadang yakin informasi yang diterima oleh Menkum HAM telah diputarbalikkan oleh Kubu OSO. Mulai dari fakta adanya konflik internal hingga penandatanganan surat pengantar ke Kemenkum HAM.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) untuk mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang dikeluarkan untuk kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Sebab, kata dia, fakta yang dihadirkan oleh kubu OSO untuk menerbitkan SK itu telah dimanipulasi.
"Untuk mencabut SK Menkum HAM karena SK itu dasarkan pada fakta-fakta yang salah. Jadi ada manipulasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Kenapa Kastil Ayanis hancur? Bukti tertulis menunjukkan, kastil tersebut hancur akibat gempa bumi besar dan kebakaran, sekitar 20 hingga 25 tahun setelah pembangunannya.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Dadang yakin informasi yang diterima oleh Menkum HAM telah diputarbalikkan oleh Kubu OSO. Mulai dari fakta adanya konflik internal hingga penandatanganan surat pengantar ke Kemenkum HAM.
"Seperti di sana disebutkan Hanura tak ada konflik, justru muncul konflik di Hanura itu. Itu kebohongan substantif yang di surat yang dibuat wanhor (Dewan Kehormatan) mereka. Yang tanda tangan aneh, harusnya ketua dan Sekretaris tapi Ketua dan Wakil Ketua," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia meminta Menkum HAM untuk segera mengakui kepengurusan dari hasil Musaywarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bambu Apus, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Hal itu, kata Dadang, akan disampaikan ke Kemenkum HAM hari ini.
"Kita punya keyakinan besar 1000 persen apa yang disahkan Menkum HAM didasarkan informasi yang mereka pelintir. Kita memandang itu cacat," ucapnya.
"Maka hari ini kita sudah minta Menkum HAM untuk mencabut itu dan mengakui kepengurusan hasil Munaslub versi Bambu Apus," ujarnya.
Baca juga:
OSO: Pak Yasonna Laoly hanya percaya dengan kita
OSO: Sekuritas itu menyelamatkan uang partai
Klaim didukung 65 orang pendiri partai, kubu OSO deklarasi pengurus Hanura yang sah
Konflik Hanura, Menkum HAM sudah bertemu dengan OSO dan Wiranto
Lapor Bareskrim, kubu Daryatmo tuding OSO minta Rp 350 juta ke caleg DPRD