Sekjen MPR Belum Ajukan Anggaran untuk Penambahan Pimpinan Jadi 10 Orang
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran kerja 2020 pimpinan dari lima menjadi 10 orang ke Komisi III DPR.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran kerja 2020 pimpinan dari lima menjadi 10 orang ke Komisi III DPR. Kata dia, MPR baru meminta anggaran untuk lima orang pimpinan periode 2019-2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Ma'ruf mengatakan anggaran lima pimpinan yang diberikan hanya Rp46 miliar. Namun anggaran itu dinilai kurang sehingga MPR mengusulkan anggaran lima pimpinan menjadi Rp51 miliar.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
"Jadi anggaran pimpinan yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah untuk lima orang pimpinan sesuai dengan UU MD3. Jadi angka Rp46 miliar sekian yang kemudian juga masih sangat terbatas memerlukan tambahan Sekitar Rp51 miliar," kata Ma'ruf dalam rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Dia juga belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan diajukan jika akhirnya pimpinan bertambah menjadi 10 orang. Tetapi Ma'ruf menuturkan penambahan tidak akan jauh dari angka Rp40 miliar.
"Belum bisa diprediksi tetapi yang jelas untuk delapan pimpinan sekarang kan sekitar 40-an miliar. Jadi, kalau 10 (pimpinan) enggak jauh dari situlah, kira-kira persentasenya berapa kan. Efisien sekali ya," ungkapnya.
Secara keseluruhan, MPR mengajukan total usulan anggaran sebesar Rp843.637.277.888. Sedangkan pagu anggaran 2020 yang diberikan pemerintah Rp603.677.269.000.
"MPR pada tahun 2020 mendapat pagu anggaran sebesar 603.677.269.000 itu sudah termasuk anggaran tambahan Rp100 miliar. Nah kemudian dari anggaran sebesar Rp603 miliar kita sudah mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan program pelaksanaan tugas konstitusional MPR, AKD sebesar Rp445 miliar dan program dukungan program manajemen dan teknis MPR sebesar Rp148 miliar," ucapnya.
Baca juga:
NasDem Heran Bamus DPR Belum Bahas Revisi UU MD3, Tapi Draf Sudah Disusun
Golkar Tolak Revisi UU MD3 Tambah Pimpinan MPR, Khawatir Merembet ke Pasal Lain
DPR Diam-diam Revisi UU MD3, Ternyata Diusulkan PPP
Cak Imin Nilai 10 Pimpinan MPR Terlalu Banyak, Kecuali dengan Alasan Kebersamaan
Baleg DPR Klaim Penyusunan Draf Revisi UU MD3 Soal Pimpinan MPR Perintah MKD
Diam-diam Baleg Siapkan Draf Revisi Tambahan 10 Pimpinan MPR