Sekjen PDIP: Apakah Memindahkan Ibu Kota Membuat Kita Hebat?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Hasto mempertanyakan kepentingan nasional pemindahan ibu kota negara
- Sekjen PDIP Ungkap Ada Pihak Ingin Bangun 'Kerajaan' di Indonesia: Ada Menantu, Saudara dan Sahabat
- Heru Budi soal Keppres IKN: Mungkin Terbit Setelah 17 Agustus
- PDIP Sebut Cita-Cita Bung Karno Bumi Indonesia Bebas Kemiskinan Jauh dari Kenyataan
- Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'
Sekjen PDIP: Apakah Memindahkan Ibu Kota Membuat Kita Hebat?
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Hasto mempertanyakan kepentingan nasional pemindahan ibu kota negara yang dilakukan pemerintah.
"Apakah dengan memindahkan ibu kota kita menjadi hebat?," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Padahal, kata Hasto, Bung Karno sebuah bangsa menjadi hebat jika pemerintahnya paham kondisi geopolitik. Sehingga, kepentingan nasional bisa dirumuskan dengan tepat.
"Kita menjadi hebat kata Bung Karno kalau kita menguasai dengan kesadaran geopolitik tadi, kita menguasai ilmu pengetahuan, maka ini persamaan. Jadi, kepentingan nasional itu dirumuskan apa? What is our current national interest?," ujar Hasto.
Hasto memaparkan, teknologi mestinya menjadi kepentingan nasional yang diprioritaskan.
Dengan begitu, kata dia kekayaan alam Tanah Air bisa diolah sendiri oleh anak-anak bangsa.
"Kalau kepentingan nasional itu teknologi dulu. Lantas Bung Karno mengirim begitu banyak orang untuk bisa mengolah kekayaan alam kita, oleh insinyur-insinyur kita, anak-anak sekolah kita yang dikirimkan keluar," katanya.
Hal ini, lanjut Hasto berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Hasto menilai pemerintah terlalu fokus mencari cara menarik investor agar mau menanamkan modal.
"Ini sama dengan cara Belanda dulu, tidak berubah," ujar dia.
Selain itu, Hasto bilang pemerintah harusnya memperbarui politik luar negeri. Barulah, katanya mengurus sumber daya alam.
"Jadi sumber daya alam bukan di depan dalam memperjuangan kepentingan nasional kita. Ini teruji secara teoritis, secara empiris," tuturnya.