Sekjen PDIP Duga Ada Kekuatan Besar Ingin Tunda Pemilu
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta KPU tidak melanjutkan tahapan pemilu. Kekuatan besar itu menggunakan celah hukum yaitu gugatan yang dilayangkan Partai PRIMA.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta KPU tidak melanjutkan tahapan pemilu. Kekuatan besar itu menggunakan celah hukum yaitu gugatan yang dilayangkan Partai PRIMA.
"Ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan suatu gerak yang pada dasarnya adalah inkonstitusional untuk menunda pemilu," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (4/3).
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Menurut Hasto, seharusnya tidak ada celah hukum, karena lembaga yang berhak mengadili sengketa terkait tahapan pemilu menurut UU Pemilu adalah Bawaslu dan PTUN.
Kekuatan besar ini harus diselesaikan asal usulnya. Hasto mengajak semua pihak untuk melawan upaya hukum yang inkonstitusional ini
"Untuk itu, menghadapi berbagai manuver-manuver dengan kekuatan yang harus kita selidiki dari mana kekuatan itu, yang mencoba untuk menggunakan hukum sebagai alat yang akan merombak seluruh tatanan-tatanan demokratis yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa pemilu harus dijalankan selama 5 tahun, semua harus kita hadapi," ujar Hasto.
Meski begitu, Hasto bersyukur ternyata banyak yang sejalan dengan PDIP menolak penundaan pemilu. Kekuatan yang menolak lebih besar daripada kekuatan yang memanfaatkan celah hukum untuk menunda pemilu.
"Nah kekuatan yang menolak ternyata lebih besar dibandingkan daripada kekuatan besar itu. Jadi kekuatan besar kekuatan maha dahsyat adalah kekuatan rakyat yang telah disuarakan oleh para pakar hukum, ahli tata negara yang mengatakan bahwa PN Jakpus tidak memiliki kewenangan. Karena itulah langkah Komisi Yudisial untuk lakukan peninjauan bahkan pemeriksaan secara proaktif terhadap hakim-hakim yang menyidangkan perkara di luar kewenangannya itu didukung oleh PDIP," pungkas Hasto.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/yan)