Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
"Mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi polhukam langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi," kata Hasto.
Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) lantaran fungsi-fungsi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) diambil alih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi polhukam langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi," kata Hasto, kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, dikutip Jumat (2/2).
Kendati demikian, Hasto tak menjelaskan secara rinci fungsi apa saja yang telah diambil alih oleh Presiden Jokowi.
Dia hanya berharap agar Presiden Jokowi mampu menunjukkan nilai-nilai keteladanannya sebagai kepala negara menjelang Pemilu 2024.
"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan,"
ungkapnya.
merdeka.com
Terlebih, kata Hasto, terhadap korban-korban intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang seharusnya netral dan mengayomi masyarakat.
"Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat,"
tegas Hasto.
merdeka.com
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, pihaknya tak masalah jika Jokowi berpihak pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dia meminta agar dukungan tersebut tak menggunakan cara-cara yang melanggar demokrasi.
"Meskipun mendukung Prabowo-Gibran, tapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai," imbuh dia.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD tak menyangkal sepenuhnya pernyataan Hasto soal fungsi Menko Polhukam diambil alih Presiden Joko Widodo.
“Nggak juga (tidak diambil alih sepenuhnya). Saya tidak merasa begitu, tapi penilaian politik dari luar begitu ya silakan,” kata Mahfud saat ditanya awak media di Jakarta, Jumat (2/2).
Mahfud menjelaskan, sudah dua bulan kebelakang selama menjabat Menko Polhukam, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, sampai Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah tidak berkoordinasi dengan dirinya.
“Maksudnya kan mungkin selama ini mungkin. Selama 2 bulan ini koordinasi Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu langsung ke presiden, mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto, ya enggak apa-apa bagi saya,” tuturnya.