Senin Lusa, Giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Dipanggil Pansus PBNU
Sebelumnya, mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB.
Panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan organisasi tersebut dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengundang pihak terkait untuk dimintai keterangan, yakni Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid ke Kantor PBNU, Jakarta, Senin (5/8).
"Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang,â kata Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/8), demikian dikutip Antara.
- Gus Ipul Tegaskan PBNU Siap Dipolisikan PKB: Kalau Perlu Kita Harapkan Secepatnya
- PBNU Nilai Pelaporan Lukman Edy Bentuk Keputusasaan PKB
- Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Absen Panggilan, Pansus PBNU Bakal Temui Maâruf Amin
- Eks Sekjen Lukman Edy Ungkap Keputusan Cak Imin yang Bikin Panas Hubungan PKB-PBNU: Kurangi Peran Kiai di Dewan Syuro
Sebelumnya, mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB untuk mendalami masalah antara kedua organisasi tersebut.
"Pada dasarnya memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7).
Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.
"Nah, saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," ujar Lukman.
Oleh sebab itu, dia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019 saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut.
"Untuk bisa jadi perbandingan dari PBNU, untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro," jelas Lukman.
Menurut dia, penjelasan mengenai AD/ART tersebut dan hubungannya dengan kondisi terkini PBNU-PKB berkaitan sebab dalam sejarah pembentukan partai politik tersebut dibentuk oleh PBNU maupun kiai.
- Begini Tampilan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024
- Momen Cut Syifa dan Rizky Nazar di Tempat Syuting Sinetron, Rayakan Ulang Tahun dengan Kejutan
- Ibunda dr Aulia: Di PPDS Dididik dengan Kata Kasar, Anak Saya Jadi Ketakutan
- Disayang Mertua, ini Momen Kebersamaan Maudy Ayunda Bareng Orang Tua Jesse Choi saat Jalan-jalan di Eropa
- Mengenal Peyronie, Gejala Medis yang Buat Penis Bengkok, Kenali Gejala, Penyebab, dan Pengobatannya
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024