Begini Awal Perseteruan PKB-PBNU Versi Eks Sekjen Lukman Edy

Lukman juga mengaku dimintai pendapatnya soal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.

Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengungkap awal perseteruan antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Salah satunya hasil dari Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 2019 silam. Hal ini diungkapnya usai memenuhi panggilan PBNU di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7).

"(Awal perseteruan) Itu yang kemudian disimpulkan panjang ternyata prosesnya. Kalau tadi yang disimpulkan tim, lebih kepada memang Cak Imin sistematis menghapus peran Dewan Syuro berakhir dengan peran NU. Ini Cak Imin ingin menjadikan PKB tersentralistrik pada dirinya," kata Lukman kepada wartawan.

"Semenjak muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART. Sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu dan itu di semua tingkatan bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC," sambungnya.

Dalam pemanggilan terhadap dirinya itu, Lukman juga mengaku dimintai pendapatnya soal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.

"Saya bilang, saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu, dana Pileg, dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyebut, tidak pernah dilakukan audit atau dipertanggungjawabkan kepada forum-forum seperti muktamar.

"Tidak pernah di audit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya, tidak pernah ada pembahasan itu," sebutnya.

"Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit di samping apa namanya pola-pola kepemimpinan yang lain," sambungnya.

Saat itu, ia juga ditanyakan soal bagaimana hubungan antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Saya bilang seperti itu sistematis dalam ad/art ketum itu sudah punya kewenangan besar mengganti tiba-tiba, itu sekarang. Kadang DPW dipecat diganti dengan hampir sebagian besar dirangkap oleh DPW DPP, tidak ada merit sistem lah di internal PKB," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menjelaskan hubungan antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurutnya, partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini sudah menghormati apa yang menjadi hak daripada PBNU.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya. Misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

"Apa yang dilakukan PKB dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui," sambungnya.