Setnov mundur, Agung Laksono ingin kocok ulang pimpinan DPR
Agung Laksono ingin Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga lengser dari pimpinan DPR.
Waketum Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Setya Novanto menyatakan mundur dari posisi Ketua DPR setelah terbelit kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di kontrak Freeport. Golkar kubu Agung Laksono minta jatah ketua DPR dilakukan dengan kocok ulang.
Agung Laksono menginginkan agar pergantian posisi Ketua DPR dilakukan dengan sistem kocok ulang yakni dilakukan secara sepaket. Dia ingin, pimpinan DPR lainnya seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga lengser.
Dia ingin, UU MD3 dikembalikan pada mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR pada tahun 2009. Di mana pembagian pimpinan DPR dilakukan dengan mekanisme proporsional tergantung perolehan suara di pemilu legislatif.
"Kami tidak sepakat langsung diganti dan lebih baik kocok ulang secara paket. Karena sisa pimpinan DPR ini tidak efektif lagi. Kita kembali pada UU MD3 yang lama," kata Agung di kediamannya, Jalan Polonia, Jakarta Timur, Kamis (17/12).
Menurutnya, dengan sistem kocok ulang, maka tampuk kepemimpinan Ketua DPR dapat dijabat oleh partai pemenang Pemilu, yakni PDIP. Kemudian, pimpinan DPR lainnya berdasarkan urutan partai setelah PDIP, yakni Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sebab jika hanya mengganti Ketua DPR saja tanpa pimpinan yang lain, maka sistem yang berjalan akan tidak efektif dan hanya terkesan tambal sulam.
"Menurut saya kalau hanya tambal sulam juga tidak efektif. Menurut kami lebih baik kocok ulang," tegas Agung.
Agung mengatakan, jika sistem kocok ulang harus merubah atau merevisi UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka hal itu mau tidak mau harus dilakukan.
"Kalau dulu bisa mengubah secepat kilat, kenapa sekarang tidak bisa?" tukasnya.
Selain itu, masih kata Agung, pergantian posisi pimpinan ini diharapkan dapat menjadi momentum menata ulang parlemen yang kinerjanya dianggap rendah dalam hal legislasi.
"Ini momentum untuk menata ulang lembaga DPR yang tingkat kepercayaannya sudah rendah di masyarakat, agar menjadi lebih baik selanjutnya," tutup Agung.
Baca juga:
Setya Novanto lepas jabatan, DPR gelar dangdutan dan bazar
Sekjen Demokrat sebut Setnov tak gentle mundur jelang putusan MKD
PAN minta Golkar cari ganti Setnov, tapi tak sepakat UU MD3 direvisi
Pengganti Setnov, mulai dari Titiek Soeharto sampai Fadel Muhammad
Fadel dan Ade Komaruddin paling berpeluang isi kursi Ketua DPR
Rizal Ramli: Terima kasih Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri
Tak putuskan sanksi etik, MKD dinilai tak tega pada Setnov
-
Siapa yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.