Setya Novanto jadi Ketua DPR, PDIP minta jatah wakil ketua
Arya menyebut komposisi pimpinan DPR saat ini belum ideal. Karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu justru tidak masuk dalam komposisi pimpinan. PDIP berharap komposisi pimpinan bisa dikocok ulang agar kader PDIP bisa mendapat jatah kursi.
Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan termasuk salah satu fraksi yang mendukung Setya Novanto kembali jadi Ketua DPR. Sikap partai itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP Arya Bima dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan dan pelantikan Setya sebagai Ketua DPR.
Selain menyatakan dukungan, Arya sempat meminta agar DPR merevisi UU MD3. Wacana revisi UU MD3 berkaitan dengan keinginan PDIP untuk mendapatkan satu jatah kursi di susunan pimpinan DPR.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
"Dalam kesempatan ini sedikit menyampaikan keinginan kami dari PDIP yang sejak awal pemilihan pimpinan DPR menginginkan bagaimana mekanisme pimpinan dewan ini tetap dihargai kedaulatan partai dan juga menghargai aspirasi rakyat yang dititipkan kepada kami," kata Arya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Arya menyebut komposisi pimpinan DPR saat ini belum ideal. Karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu justru tidak masuk dalam komposisi pimpinan. Padahal, partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 otomatis mencerminkan kepentingan publik dalam jumlah besar.
"Tidak salah kami sampaikan di forum ini, partai dan fraksi terbesar tentunya belum mencerminkan komposisi pimpinan DPR," jelasnya.
PDIP ingin agar perubahan UU MD3 bisa dibahas sebelum pemilu legislatif dan presiden serentak 2019 mendatang. Tujuannya, agar tiap partai politik bisa mempersiapkan diri.
"Kami inginkan, kami sampaikan untuk segera diadakan perubahan UU MD3 untuk kita susun sebelum pemilu legislatif dan eksekutif berlangsung supaya bisa mempersiapkan diri sebagai partai. Bukan seperti kejadian periode ini MD3 dibuat setelah pemilu legislatif dan eksekutif berlangsung," tegas dia.
Dia berharap pimpinan DPR mau menginisiasi revisi UU MD3 sebelum pemilu serentak digelar. Dia berharap komposisi pimpinan bisa dikocok ulang agar kader PDIP bisa mendapat jatah kursi.
"Pimpinan DPR menginisiasi perubahan MD3 sebelum pemilu dilaksanakan. Agar mendapat ruang sama dalam pemilu. Kalau masih dimungkinkan selaku fraksi PDIP dan anggota paling banyak untuk bisa kalau itu memang dimungkinkan mendapatkan kursi pimpinan DPR," ucapnya.
Baca juga:
Saat Setya Novanto 'terselip lidah' baca sumpah jabatan Ketua DPR
Resmi jadi ketua DPR, Novanto perkuat hubungan dengan Presiden
Setya Novanto resmi kembali jadi ketua DPR
Keputusan MKD pecat Ade Komarudin dinilai terburu-buru
Ini alasan MKD gerak cepat copot Akom dari ketua DPR
MKD sebut pemecatan Ade Komarudin tak ada hubungan dengan Golkar
MKD copot Ade Komarudin dari ketua DPR