Survei LSI: 28,7% Responden Nilai Jokowi Tak Netral pada Pilpres 2024
pihak yang paling potensial melakukan kecurangan berdasarkan survei adalah partai politik dengan presentase 17,1 persen.
Namun mayoritas responden meyakini Presiden Jokowi tetap netral.
- SMRC: 75 Persen Responden Tak Suka Jokowi Bangun Politik Dinasti
- Survei Poltracking Terbaru: Dari 16,2% Pemilih Jokowi, 64,1% Ikut Arahan Dukung Prabowo-Gibran
- Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo
- Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Jokowi di 2019 Dukung Ganjar Pranowo
Survei LSI: 28,7% Responden Nilai Jokowi Tak Netral pada Pilpres 2024
Sebanyak 28,7 persen responden menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral dalam Pilpres 2024. Jokowi dianggap berpihak ke salah satu pasangan.
Namun dari 1.426 responden yang diwawancarai melalui metode Random Digit Dialing (RDD), mayoritas sebanyak 60,2 persen meyakini Jokowi netral.
Data terbaru itu merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada awal Desember 2023.
"Kalau di data ini mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral 60,2 persen. Tapi, yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak yaitu 28,7 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat jumpa pers secara, Minggu (10/12)
Sedangkan, sebanyak 11,5 persen responden tidak menjawab pertanyaan mengenai netralitas presiden untuk Pilpres 2024.
"Kalau soal netralitas aparat dan presiden, mayoritas masih menyatakan netral. Tapi, kalau masyarakat ditanya kemungkinan terjadinya kecurangan, mayoritas menyatakan sangat besar terjadi kecurangan," kata Djayadi.
Djayadi menambahkan, pihak yang paling potensial melakukan kecurangan berdasarkan survei adalah partai politik dengan presentase 17,1 persen. Disusul tim sukses calon presiden dan wakil presiden 11,59 persen, dan penyelenggara pemilu 13,6 persen.
Kemudian; calon presiden dan wakil presiden (4,2 persen); pemerintah daerah (4 persen); pemerintah pusat (2,9 persen); Presiden Jokowi (2,3 persen); dan lainnya seperti Polri dan TNI.
"Yang paling dicurigai masyarakat itu ada tiga yaitu partai politik, tim sukses capres-cawapres dan penyelenggara pemilu. Meskipun bisa saja ketiganya bisa dikaitkan dengan aparat," ungkap Djayadi.
Sementara, berdasarkan hasil survei dimaksud, pasangan Ganjar-Mahfud disebut yang paling potensial melakukan kecurangan dengan persentase 20,6 persen. Dilanjutkan, Prabowo-Gibran 14,4 persen dan pasangan Anies dan Cak Imin 5,4 persen. Lalu, untuk 59,6 persen responden tidak memberi jawaban.
"Mungkin itu terkait dengan posisi Prabowo dan Ganjar yang dikaitkan dengan kekuasaan. Sementara AMIN dianggap sebagai pasangan yang oposisi," sebutnya.
Sementara untuk elektabilitas capres-cawapres, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan sebesar 45,6 persen. Kemudian, Ganjar-Mahfud mendapatkan suara 23,8 persen, disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebesar 22,3 persen.
Survei ini dilakukan pada awal Desember 2023 memakai metode random digit dialing (RDD) dengan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Melalui 1426 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%.