Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
![Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsCover/2023/9/30/1696077057936-xkw4s.jpeg)
Koalisi Prabowo termasuk koalisi gendut saat ini
Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan, masuknya Partai Golkar dan PAN dalam barisan pendukung Prabowo Subianto tak ditangkap publik sebagai bentuk intervensi dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Rizka, mayoritas publik justru tak meyakini adanya arahan Jokowi terkait sikap politik Golkar dan PAN yang memutuskan mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
- SMRC: 75 Persen Responden Tak Suka Jokowi Bangun Politik Dinasti
- Survei Indikator Politik: 42,9 Persen Responden Tak Khawatirkan Politik Dinasti
- Survei Indikator Usai Putusan MK: Dukungan Publik pada PDIP Tinggi, Ada Faktor Jokowi
- Survei Indikator: 63 Persen Publik Sepakat Presiden 2024 Harus Sejalan dengan Jokowi
"Ketika kita tanyakan kepada masyarakat apakah bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo merupakan arahan Jokowi, 41,4 persen menyatakan tidak percaya," kata Rizka saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024’ secara virtual, Sabtu (30/9).
Adapun survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Menurut Rizka, hanya 23,7 persen yang menaruh kepercayaan adanya arahan Jokowi dalam masuknya Golkar dan PAN ke barisan pendukung Prabowo.
"Kebanyakan kurang atau tidak percaya (41,4 persen) bahwa bergabungnya Golkar dan PAN sebagai pendukung Prabowo Subianto merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo," jelas Rizka.
Di sisi lain, Indikator juga memotret persepsi publik yang menginginkan Jokowi tetap netral dalam kontestasi pesta demokrasi. Burhanuddin mengatakan, ada sebanyak 65,3 persen yang menyatakan Jokowi harus tetap netral.
Sebaliknya, ada 27,8 persen yang menilai Jokowi boleh mendukung atau berpihak kepada salah satu kandidat demi melanjutkan program kerjanya. "Mayoritas 65,3 persen lebih sesuai dengan pendapat bahwa Jokowi harus netral atau tidak berpihak pada salah satu capres tertentu," kata Rizka.
- Hitung-hitungan Sri Mulyani: Transisi Energi Hijau Butuh Dana Rp4.330 Triliun, Lebih Banyak dari APBN 2024
- Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi
- KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri Rano Karno dari DPR
- Nama Ahok Tak Ada di Barisan Timses, Ini Kata Pramono Anung
- Ridwan Kamil Mau Buat Mobil Curhat, Pramono Anung Mending Cerita Sama Diri Sendiri
Berita Terpopuler
-
Kunjungi Pasar Soponyono di Surabaya, Jokowi: Inflasi Pangan Terkendali dengan Baik
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Jokowi Resmikan Flyover Djuanda, Jembatan hingga Jalan di Jatim
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Jokowi di Depan Warga: Saya Mohon Pamit dan Mohon Maaf, Pangapunten Kalau Ada Hal yang Kurang Berkenan
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Jokowi Soal ASN Batal Pindah ke IKN September Ini: Fasilitas Belum Siap
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Blusukan ke Pasar Soponyono Surabaya, Jokowi Pamit Bulan Depan Pensiun Jadi Presiden
merdeka.com 06 Sep 2024