Tak pakai mahar, Demokrat serahkan biaya politik pada calon kepala daerah
Tak pakai mahar, Demokrat serahkan biaya politik pada calon kepala daerah. Demokrat, kata Agus, menyerahkan urusan biaya logistik, kampanye hingga pembiayaan saksi kepada para bakal calon kepala daerah. Agus mengklaim, partainya akan menanyakan kesanggupan calon tersebut sebelum diusung.
Partai Demokrat menyatakan tidak pernah meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya akan menindaklanjuti jika ada oknum di DPP yang meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah.
"Dan itu tidak ada sama sekali di Fraksi Partai Demokrat ataupun di Partai Demokrat. Dan kalau toh memang itu ada sampai itu pasti kita akan urus," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Partai Demokrat akan membahas arah politiknya? "Nah kita akan melangkah ke mana? Karena ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan, tentu kita akan dalami betul setiap data dan fakta serta harapan dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,"
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan AHY mulai bertugas sebagai ketua partai Demokrat? Sebelum bertugas sebagai ketua partai Demokrat di tahun 2016, AHY sempat menduduki pangkat Mayor.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Siapa yang menunjuk Agus Riewanto menjadi panelis debat? Terkait tema itu, KPU telah menunjuk sejumlah panelis debat, salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.
Demokrat, kata Agus, menyerahkan urusan biaya logistik, kampanye hingga pembiayaan saksi kepada para bakal calon kepala daerah. Agus mengklaim, partainya akan menanyakan kesanggupan calon tersebut sebelum diusung.
"Kalau untuk operasional dia itu kan tergantung daripada dia yang kampanye. Kan dia sehingga kita serahkan sepenuhnya kepada dia," tegasnya.
Tak hanya pembiayaan logistik hingga saksi, Agus mengklaim partainya tidak ikut campur dengan biaya yang dikeluarkan bakal calon kepala daerah saat melakukan survei atau menyewa konsultan politik.
"Tentunya pada saat melakukan survei kan dengan konsultan pastinya dia juga akan mengeluarkan biaya namun itu tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat," ujar Agus.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR ini mengakui, biasanya bakal calon kepala daerah yang memiliki kekuatan uang yang besar biasanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi.
"Nah itu juga akan menggunakan keuangan yang jauh lebih tinggi karena menarik supaya keterpililhan dia betul-betul bisa dipenuhi," tandasnya.
Baca juga:
Mahar politik dengan alasan biaya saksi tak boleh dianggap wajar
Maju Pilkada Karanganyar, Bupati Juliyatmono sebut tak ada mahar
OSO jawab kabar minta mahar Rp 2 miliar buat Caleg Hanura
Diperiksa Bawaslu soal diminta mahar oleh Prabowo, La Nyalla tak hadir
Cegah mahar politik, Fahri usul pemerintah biayai kampanye pilkada
Panwaslu Cirebon akan panggil Siswandi dan PKS terkait isu mahar politik
Polri belum bergerak telusuri mahar politik La Nyalla dan Siswandi