Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya
Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024
Timnas AMIN mencium adanya praktik kecurangan yang masif jelang tahapan krusial Pemilu 2024
- Timnas AMIN Minta Relawan dan Saksi Kumpulkan Segala Bukti Pelanggaran Selama Pemilu 2024
- Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
- VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
- Timnas AMIN Tanggapi Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi: Sah-Sah Saja
Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya
Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mencium adanya praktik kecurangan yang masif jelang tahapan krusial pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus mengatakan praktik kecurangan itu beraroma korupsi.
"Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi beberapa praktik kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi,"
kata Syaugi Alaydrus kepada wartawan di Rumah Perubahan Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Syaugi membeberkan sejumlah praktik kecurangan yang pihaknya temukan. Salah satunya, pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dekat baliho capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun kegiatan pemberian bansos oleh Jokowi itu dilakukan di Serang, Banten, pada 8 Januari 2024. Rekaman video ini pun sempat viral di berbagai akun media sosial.
"Terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon," ungkap Syaugi.
Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024.
Selain itu, kata dia hal ini juga seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di 2024 sebesar Rp496,8 triliun.
"Persoalannya, bagi tim hukum nasional Amin bukan pembagian bansosnya, tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggara negara,"
ucap Syaugi.
Oleh sebab itu, menurutnya pembagian bansos dari pemerintah pada tahapan Pemilu 2024 ini tidak berdasar pada kepedulian terhadap rakyat.
Namun, dia menduga ada manipulasi keberpihakan untuk kepentingan elektoral bagi paslon tertentu yang sarat dengan politik uang.
"Karena itu kami mengajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut agar sampai kepada yang berhak dan tidak dijadikan objek politisasi oleh pihak tertentu," ujar Syaugi.