Timsel Anggota KPU Harus Berintegritas dan Paham Isu Pemilu

Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu RI akan berakhir pada tanggal April 2022 dan tim seleksi (timsel) harus dibentuk selambat-lambatnya 6 bulan sebelumnya atau pada bulan Oktober 2021.

2021-08-09 05:31:00

Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Harlitus Berniawan Telaumbanua (Beni) mengatakan, tim seleksi penyelenggara Pemilu 2024, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus memiliki integritas.

"Penting memastikan tim seleksi memiliki integritas dan kompetensi yang memadai," kata Beni dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 bertajuk ‘Tantangan Menuju Pemilu Serentak 2024, dikutip dari Antara, Minggu (8/8).

Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu RI akan berakhir pada tanggal April 2022 dan tim seleksi (timsel) harus dibentuk selambat-lambatnya 6 bulan sebelumnya atau pada bulan Oktober 2021.

Integritas, lanjut Beni, adalah bagaimana yang bersangkutan tidak membawa kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan sendiri maupun kepentingan aktor politik di sekitarnya.

Kompetensi timsel, kata dia, juga tidak kalah penting. Dalam rangka menghadirkan penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas, tentu perlu didalami secara maksimal oleh timsel dengan kemampuan yang memadai.

"Alangkah baiknya jika mereka yang menguji masing-masing calon dalam seleksi punya juga kapasitas dan pengetahuan yang memadai mengenai isu kepemiluan," ujarnya.

Dia menjelaskan, tim seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang akan diajukan kepada DPR.

Selain itu, Beni juga menyinggung isu krusial dalam seleksi tersebut, yakni intervensi aktor yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Menurut dia, aktor itu membawa kepentingan di luar dirinya dan bisa datang dari banyak kategori aktor.

Dalam risetnya, ada beberapa aktor yang bisa intervensi seleksi, mulai dari timsel itu sendiri, elite politik (baik yang ikut kontestasi maupun yang tidak), hingga anggota KPU/Bawaslu petahana.

Selain KPU dan Bawaslu Pusat, kata Beni, pembentukan KPU dan bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023 juga menjadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari pentingnya integritas dan kompetensi tim seleksi tersebut.

Baca juga:
Pelik Model Surat Suara di Pemilu 2024
KPU Sedang Pertimbangkan dalam Sederhanakan Surat Suara Pemilu 2024
Keputusan DKPP Dinilai Kerap Dinegasikan KPU dan Bawaslu
Sempat Nyatakan Mundur, Ketua KPU Yalimo Tetap Persiapkan PSU
Terbukti Terima Uang dari Caleg, Anggota KPU Prabumulih Diberhentikan
Mendagri Sebut Pemilu 2024 28 Februari Dikaji Lagi Karena Bertepatan dengan Galungan

(mdk/rnd)