TNI minta dilibatkan berantas teroris, pemerintah diminta satu suara dulu
TNI minta dilibatkan berantas teroris, pemerintah diminta satu suara dulu. Menurutnya, permintaan untuk melibatkan TNI dalam hal penanganan terorisme, perlu diselaraskan dan disinergikan secara lebih detail.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi permintaan agar militer dilibatkan dalam memberantas terorisme. Anggota Pansus Revisi UU Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi meminta Menteri Hukum dan Ham (Menkum HAM) segera berkoordinasi dengan Hadi terkait surat tersebut.
Menurutnya, permintaan untuk melibatkan TNI dalam hal penanganan terorisme, perlu diselaraskan dan disinergikan secara lebih detail.
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Apa yang dirayakan di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme? Tujuan diadakannya peringatan ini untuk menghormati serta mendukung para korban terorisme serta melindungi hak asasi manusia.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
"Seperti yang diketahui, hal ini diatur juga dalam UU 34/2004 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Pemerintah via tim panja revisi UU TPT yang dipimpim pihak Kemenkum HAM, hendaknya segera merespon surat dari Panglima tersebut," kata Bobby saat dihubungi, Kamis (25/1).
Sebab, RUU Terorisme merupakan inisiasi dari pemerintah, sehingga perlu diputuskan rumusannya itu disampaikan dalam pembahasan bersama dengan Pansus, ditarik atau direvisi kembali.
"Pemerintah sebaiknya konsolidasi dulu antara Kemenko Polhukam, Kemenkum HAM, TNI dan Polri, sehingga pembahasan dengan DPR bisa segera menjadi keputusan," tegasnya.
Bobby menuturkan, jika wacana ini belum diputuskan justru akan membuat pembahasan RUU Terorisme akan berlarut-larut.
"Dengan kata lain, pemerintah harus satu suara dulu antar lembaganya, baru bersama 10 fraksi DPR RI membahasnya, kalau dibalik, tidak menjadi lebih efektif atau efisien, sedangkan pembahasan RUU ini sudah sangat lama," tandasnya.
Baca juga:
Tunggu kesiapan pemerintah, DPR perpanjang masa kerja Pansus RUU Terorisme
DPR ingin pemenuhan hak korban diatur dalam UU Terorisme
Pintu masuk TNI ikut perangi terorisme semakin terbuka lebar
Libatkan TNI berantas terorisme, Wiranto ingatkan jangan langkahi prosedur
Keterlibatan TNI dalam berantas teroris akan diatur dalam Perpres
Ketua Panja klaim konten revisi UU Terorisme sudah selesai
RUU Terorisme, aparat boleh menyadap tetapi dengan persyaratan