Tolak mukernas, SDA bentuk majelis islah PPP dari dalam tahanan

Epyardi diutus oleh SDA untuk membacakan suratnya tentang majelis islah PPP.

2016-02-25 15:56:41

Kisruh PPP

Ketua Umum PPP hasil muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA) menolak diselenggarakannya Mukernas IV yang dipimpin oleh Emron Pangkapi. Dalam mukernas itu, Emron ditunjuk sebagai Plt ketua umum menggantikan SDA yang berhalangan karena terjerat kasus korupsi di KPK.

Politikus PPP Epyardi Asda mengunjungi SDA di tahanan hari ini. Dalam perbincangannya, SDA ingin membuat majelis islah PPP, bukan mukernas apalagi muktamar. SDA juga berencana mengumpulkan pengurus partai hasil Muktamar Jakarta (Djan Faridz) dan Muktamar Surabaya (Romahurmuziy).

"Untuk mencapai islah yang seadil-adilnya, kami akan membentuk Majelis Islah Partai Persatuan Pembangunan," kata Ketua DPP PPP Epyardi Asda yang diutus SDA menyampaikan surat, Kamis (25/2).

Epyardi menjelaskan, dalam Majelis Islah PPP, setiap kubu yang berkonflik wajib mengirimkan lima orang perwakilannya. Nantinya, kelima orang tersebut bersama merumuskan langkah konkret mencapai islah.

"Kami mohon saudara telah mengirim nama-nama personel tersebut kepada kami paling lambat 27 Februari 2016," ujarnya membacakan pesan SDA.

Seperti diketahui, Salah satu hasil rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP IV adalah menyelenggarakan Muktamar yang direncanakan diselenggarakan paling lambat April 2016. Muktamar VIII tersebut bertujuan untuk mengadakan islah terhadap kubu-kubu yang selama ini berkonflik.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/rnd)

Buka Suara Mardiono Jelaskan Alasan Muktamar PPP Dipercepat

Nantinya dalam muktamar akan ditentukan pengurus baru partai berlambang Ka'bah tersebut.

Muhamad Mardiono 1 tahun yang lalu

PPP Gagal ke Senayan, Dewan Majelis Desak Muktamar Digelar 2024

Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) mendesak muktamar digelar tahun ini untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2024.

PPP 1 tahun yang lalu

Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK 1 tahun yang lalu

Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK 1 tahun yang lalu

Sebarkan Pesan Damai Usai Pilkada Serentak, Jangan Ada Saling Hujat di Masyarakat

Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa

Pilkada 2024 1 tahun yang lalu

Said Abdullah Sebut Perlunya Kematangan dalam Kepemimpinan

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pemimpin mengemban tanggung jawab yang besar untuk mengayomi masyarakat.

Said Abdullah 1 tahun yang lalu

Istri Bupati Lampung Tengah Buka Suara soal Pelaporan ke Dewan Etik Golkar

Mardiana mengatakan telah mengadukan suaminya, Musa Ahmad ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar pada tanggal 11 Juli 2024.

Golkar 1 tahun yang lalu

Singgung Ketum Partai dari Luar Kader, Plt PPP: Sulit Bisa Dipahami

Menurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.

Berita Update 1 tahun yang lalu

Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

MK Ubah Syarat Pilkada 1 tahun yang lalu

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

PPP 1 tahun yang lalu

PDIP: Memikirkan Bangsa ke Depan Lebih Penting dari Masuk Atau tidak ke Pemerintahan

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan partainya tidak haus dengan kekuasaan.

DPR 1 tahun yang lalu

Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis

partai solidaritas indonesia 1 tahun yang lalu

KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.

KPU RI 1 tahun yang lalu