Soal Penundaan Pemilu, PDIP Ingatkan Menteri Tak Masuk Ranah Politik
Masinton meminta pimpinan DPR mengingatkan menteri yang berada dalam pemerintahan agar tidak menyerobot demokrasi dengan mengusulkan penundaan pemilu.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan interupsi pada rapat paripurna DPR RI. Dia menyinggung soal usulan penundaan pemilu yang tidak hanya digaungkan tokoh parpol melainkan juga dari menteri dalam kabinet.
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," katanya di DPR, Selasa (15/3).
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Kapan Pemilu Presiden 2024 dilaksanakan? Pemilihan ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
Dia meminta pimpinan DPR mengingatkan menteri yang berada dalam pemerintahan agar tidak menyerobot demokrasi dengan mengusulkan penundaan pemilu.
"Ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah," ujarnya.
Masinton mengingatkan, apabila wacana penundaan pemilu dibiarkan, maka akan mencoreng demokrasi Indonesia.
"Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode. Keputusan MK 2,5 tahun itu, lewat dari 2,5 tahun itu," tegas dia.
Selain itu, Masinton menyayangkan bahwa oknum dibalik upaya pengangkangan demokrasi itu justru berasal dari salah satu menteri yang bekerja di luar tupoksinya.
"Masih banyak ketika ada menteri yang coba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya, itu menurut saya ada upaya-upaya pengangkangan demokrasi itu sendiri," pungkasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
(mdk/fik)