Tolak revisi UU KPK, Gerindra & Demokrat dinilai cuma cari pamor
"Politisi itu cari pamor belum tentu mengkritisi benar-benar."
Langkah Partai Gerindra dan Partai Demokrat menolak revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap untuk mencari panggung politik. Cara ini wajar, terutama untuk mendulang suara pada Pemilu 2019.
"Wajar Saja. Karena ini kalau kan cari panggung dan bisa jadi dapat suara di tahun 2019," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, kepada merdeka.com, Jumat (12/2).
Dia menjelaskan, penolakan revisi UU KPK dilakukan Gerindra dan Demokrat tidak belum tentu sesuai. Sebab, dia berpandangan selama ini partai penentang sebuah kebijakan hanya mencari pamor.
"Memang cari pamor. Politisi itu cari pamor belum tentu mengkritisi benar-benar. Belum tentu juga mereka tau isi pasalnya menguatkan atau melemahkan KPK," jelasnya.
"Belum tentu dia mengkritisi menolak dengan seksama. Pasal mana yang salah dan argumen-argumen yang valid juga belum tentu mengkritisi," terangnya.
Baca juga:
Ini alasan Demokrat ngotot tolak revisi UU KPK
Demokrat minta Jokowi tegas tolak revisi UU KPK
Demokrat ngaku belum terima naskah akademik revisi UU KPK terbaru
Soal revisi UU KPK, Luhut sebut Demokrat & Gerindra cari popularitas
Parpol penguasa selalu ngotot ingin revisi UU KPK
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Siapa saja yang menggodok ide pendirian Partai Gerindra? Pada 2007, Ide Fadli dan Hashim itu pun digodok oleh Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.