TPN Ganjar-Mahfud Segera Laporkan Acara Deklarasi Desa Bersatu ke Bawaslu

Acara yang dihadiri ribuan kepala dan perangkat desa itu dinilai menciderai Pemilu 2024. Mereka terindikasi dimobilisasi untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai hal itu sudah menjadi bentuk ketidaknetralan aparat negara yang menciderai Pemilu 2024.

"Untuk sekian kalinya kita bicara mengenai netralitas dalam pemilu dan pilpres. Satu peristiwa yang menurut saya adalah peristiwa yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa," kata Todung saat jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Todung meyakini, kepala desa dan perangkatnya memiliki jumlah yang banyak jika dihitung secara nasional. Dia pun tak membayangkan bagaimana bila mereka dikondisikan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bersifatn mengganggu, merusak dan menggerogoti netralitas pemilu dan pilpres.

"Integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden itu sudah diceraiberaikan sejak awal, dimulai dengan acara seperti ini," jelas Todung.

Todung meragukan acara yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkatnya tersebut sekedar silaturahmi. Justru lebih dari sebuah momen deklarasi karena sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kampanye.

"Karena disebut sebagai silaturahmi tapi kalau kita membaca undangannya, ini saya sengaja screenshot, judulnya ini Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, ini title-nya nih ya kepala suratnya ya, perihalnya: undangan deklarasi nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju, ini tendensius ya, sangat tendensius," tegas Todung.

"Kalau kita baca lebih jauh ya dikatakan begini sehubungan akan digelarnya deklarasi nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju dukungan kepada Prabowo Subianto calon Presiden, Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden 2024-2029 dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024, nah ini kalimat seperti ini sangat tendensius dan sulit untuk tidak menafsirkan bahwa pertemuan yang disebut silaturahmi itu sudah menjadi ajang kampanye," imbuhnya.

Menurut Todung, ketika kepala desa sudah ikut kampanye mendukung satu paslon maka saat ini bukan lagi soal membicarakan mengenai netralitas tetapi pengingkaran terhadap netralitas itu sendiri.

"Menurut saya ini ini betul-betul ya apa preseden yang sangat jelek buat kita dalam membangun konsolidasi demokrasi yang sebetulnya sudah seharusnya kita lakukan," ungkap Todung.


Todung memastikan, aksi perangkat dan kepala desa itu akan dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya, agar aksi terkait menjadi perhatian publik untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik.

"Kami dari TKN Ganjar-Mahfud pasti akan mengadukan ini ke Bawaslu, karena ini tidak bisa dibiarkan ya karena ini bukan pertama kali, karena sudah ada cerita-cerita yang lain, laporan atau berita yang lain mengenai pelanggaran netralitas ini dan kami sedang melakukan ini investigasi juga mengenai hal itu," ucap Todung.

Namin terkait kapan waktu untuk melaporkannya, Todung menyatakan akan disampaikan sesegera mungkin.