Usulan Pemilu Digelar 15 Mei 2024 akan Dibahas Pada Rapat Konsinyering
Djarot menyebut jadwal rapat konsinyering akan dilakukan sebelum masa reses atau sebelum 5 Oktober 2021. Rencananya Komisi II akan menggelar rapat internal terkait jadwal konsinyering hari ini.
Pemerintah memutuskan untuk mengusulkan tanggal pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei 2024. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat menyatakan pihaknya akan membahas usulan itu dalam rapat konsinyering bersama KPU RI dan Pemerintah.
"Opsi tersebut nanti akan dibahas secara mendalam antara komisi II dalam konsinyering dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Tentunya akan diprakirakan secara cermat terutama terkait dengan tahapan dan jadwal pilkada serentak," kata Djarot saat dikonfirmasi, Selasa (28/9).
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPR menilai pengamanan Pemilu 2024? “Jadi good job buat TNI-Polri, semuanya maksimal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua jajaran mengikuti instruksi yang telah diberikan pimpinan masing-masing." "Karena bagaimanapun, momen pemilu memang sangat sakral di dalam negara demokrasi, perlu pengamanan ekstra. Dan TNI-Polri berhasil lakukan itu dengan baik,” tutup Sahroni.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
Djarot menyebut jadwal rapat konsinyering akan dilakukan sebelum masa reses atau sebelum 5 Oktober 2021. Rencananya Komisi II akan menggelar rapat internal terkait jadwal konsinyering hari ini.
"Hari ini agenda kegiatan lagi dibahas di rapat internal komisi II. Tunggu saja hasil rapat internal komisi," kata Djarot.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah mengusulkan pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei. Hal ini berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, Menseskab, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN.
"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei," kata dia saat konferensi pers, Senin (27/9/2021).
Mahfud menerangkan, setelah disimulasikan dengan berbagai hal, dipilih pemilu 2024 pada 15 Mei. Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021.
Pertimbangannya adalah kegiatan-kegiatan pemilu 2024 bisa diperpendek agar efisien, baik dari segi waktu maupun uang.
Reporter: Delvira H
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bawaslu: Semakin Banyak Partisipasi Publik, Maka Potensi Pelanggaran Pemilu Menyempit
Pemerintah Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan 15 Mei
KPU Diminta Bentuk Tim Identifikasi Serangan Siber Pada Pemilu 2024
Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024
Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial Dinilai Perlu Diatur Cegah Akun Partisan
Kecuali Daerah Konflik, Penjabat Kepala Daerah Diminta Jangan dari TNI-Polri
Wacana TNI-Polri jad PJ Kepala Daerah, Pengamat Bilang "Bisa Isi di Wilayah Konflik'