Utang ke China sampai gadai BUMN, Rini diminta koordinasi dengan DPR

"Aset-aset negara BUMN tak boleh dipisahkan kepada negara RI," kata Agus Hermanto.

2015-09-23 12:16:58

BUMN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto berkomentar tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut ingin menggadai perusahaan plat merah besar di bidang perbankan kepada China. Agus Hermanto justru meminta Rini berkoordinasi dahulu kepada DPR untuk menerima perjanjian utang dari China itu.

"Kalau akan melaksanakan utang harus mempertimbangkan secara masak-masak dengan meminta persetujuan dan pembicaraan ke komisi DPR terkait," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Agus pun menyatakan meskipun BUMN berorientasi untuk mencari keuntungan, seharusnya BUMN tetap melindungi aset negara demi kepentingan rakyat. Menurutnya, perlindungan tersebut melalui sifat keterbukaan BUMN kepada masyarakat lantaran perjanjian utang ke pihak luar.

"Walaupun BUMN sebagai lembaga pemerintah berorientasi profit, aset-aset negara BUMN tak boleh dipisahkan kepada negara RI. Hal itu menjadi prinsip-prinsip rakyat untuk mengetahui secara persis," jelasnya.

Untuk mengantisipasi tak ada koordinasi antara Menteri BUMN dengan DPR, ia akan mengonfirmasi masih terlebih dahulu soal utang ke China kepada komisi dewan terkait.

"Nanti barang kali akan menanyakan dulu ke Komisi VI DPR. Nanti saya akan telepon ke komisi tersebut apakah betul atau tidak," pungkasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/rnd)

DPD RI Optimistis Dubes China akan Perkuat Hubungan Kedua Negara

DPD RI menyambut kedatangan Duta Besar China yang baru Wang Lutong di Jakarta pada Kamis malam.

China 1 tahun yang lalu

Pemerintah China Siapkan Anggaran Ribuan Triliun Demi Buka Lapangan Kerja

"Ketenagakerjaan, menyangkut kepentingan vital rakyat."

Lapangan Kerja 1 tahun yang lalu

BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 2 tahun yang lalu

BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 2 tahun yang lalu

Diam-Diam China Rayu Indonesia agar Tak Turuti Kebijakan Perdagangan Negara Barat

Meski begitu, Mendag Zulkifli mengaku tak meresnpons serius ungkapan tersebut. Dia hanya mengamini kalau Indonesia kelak akan menjadi negara besar.

China 1 tahun yang lalu

Bikin Bangkrut Pabrik di Indonesia, Kain Gulungan Ilegal Asal China Senilai Rp90 Miliar Disita Pemerintah

Mendag Budi menyebut keseluruhan kain impor diduga ilegal tersebut berasal dari China.

industri tekstil 1 tahun yang lalu

RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil

Meski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.

RUU TNI 1 tahun yang lalu

Menlu China dan Mantan PM Inggris Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas

Retno mengatakan China adalah salah satu mitra dagang penting Indonesia.

Presiden Jokowi 1 tahun yang lalu

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Jokowi 1 tahun yang lalu

Luhut Ungkap Indonesia Bisa Raup Cuan Rp131 Triliun Lewat Durian, Bagaimana Caranya?

China adalah pilihan yang masuk akal bagi Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan SDM.

Durian 1 tahun yang lalu

BRIN Sebut Gaji TKA China Lebih Besar dari Pekerja Indonesia, Menko Luhut: Buktikan, Jangan Asal Ngomong

Dia menantang BRIN untuk membeberkan data atas pernyataan tersebut.

Menko Luhut Binsar Panjaitan 2 tahun yang lalu

Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak

Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat 1 tahun yang lalu