Waketum Gerindra: Jangan Coba Memfitnah Jokowi, Terutama dalam Kasus MK
Waketum Gerindra Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Jokowi menyoal kasus putusan MK.
Waketum Gerindra: Jangan Coba Memfitnah Jokowi, Terutama dalam Kasus MK
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoal kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Habiburokhman menilai kasus MK Putusan 141 dan Putusan 90 yang sempat mencuat, tidak ada intervensi atau campur tangan Jokowi. Pihaknya berpendapat, mantan Ketua MK Anwar Usman sebagai korban kambing hitam atas kasus tersebut.
"Jangan coba memfitnah beliau (Jokowi), terutama dalam kasus MK. Kasus MK itu kan udah jelas kalau kita baca putusan MKMK yang 400 halaman, tidak terbukti adanya intervensi, makanya Anwar Usman kita bilang sebagai korban kambing hitam," ucap Habiburokhman di Jakarta, Selasa (12/12).
Dia menjelaskan ada 3 hal yang menjadi dasar bahwa tidak ada intervensi Jokowi dalam Putusan Nomor 141. Di antaranya konstitusionalitas pasal 169 huruf q yang dipersoalkan di Putusan 90 tidak bermasalah.
"Lalu putusan MK nomor 141, semakin jelas ada 3 hal. Pertama menyatakan konstitusionalitas pasal 169 huruf q yang dipersoalkan di Putusan 90 tidak bermasalah. Artinya delapan hakim MK tanpa Anwar Usman menyatakan pendapat yang sama dengan Putusan 90 berarti terbantahkan ya bahwa Putusan 90 itu dilakukan oleh proses yang tidak benar, karena tanpa Anwar Usman pun putusannya tetap sama," jelasnya.
Kedua, dalam Putusan 141 menjelaskan terbukti tidak ada intervensi seperti yang didalilkan pemohon di perkara nomor 90. Kemudian yang terakhir pada Putusan 141 mengatakan Putusan 90 itu tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Di situlah, kata Habiburokhman ada pihak-pihak yang berusaha mem-framing Jokowi dengan dalih berkepentingan mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk melaju jadi calon wakil presiden.
"Nah, jadi ada pihak yang mem-framing nih Jokowi berkepentingan mendorong anaknya dan sebagainya, memanfaatkan kekuasaan, dan seterusnya lah," sanggahnya.
Menurut Habiburokhman, orang-orang yang telah mem-framing Jokowi seperti demikian maka mesti cepat mengklarifikasi dan minta maaf kepada rakyat. Waketum Gerindra itu khawatir akan orang-orang tersebut bakal mendapat tempat yang tidak layak di mata masyarakat.
"Orang-orang yang telah mem-framing seperti itu agar mengklarifikasi, cepat-cepat minta maaf kepada rakyat. Karena rakyat mencatat perilaku mereka, saya khawatir nanti mereka mendapat tempat yang tak layak di mata rakyat," ujar Habiburokhman.
Reporter magang: Fandra Hardiyon