Wakil Ketua DPR tegaskan 2 jenderal jadi PJ Gubernur tak sesuai tupoksi
Agus mengatakan, seharusnya penujukan itu harus didasari oleh tupoksi yang sesuai dengan jabatan Gubernur. Seperti sebelumnya PJ selalu dijabat oleh Eselon I Kemendagri.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan penujukkan Irjen M Iriawan sebagai Penjabat (PJ) Gubernur dan Martuani Sormin sebagai PJ Sumatera Utara Martuani Sormin tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Karena, kata dia, akan cenderung mengurangi rasa demokrasi.
"Kalau mengangkat dari lain, tupoksi kepolisian kan bukan itu. Kalau bukan tupoksi ada kecenderungan bisa mengurangi rasa demokrasi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Kita sedang tegakkan jabatan seseorang sesuai tupoksi tentunya bisa mengurangi kadar demokrasi bahkan mendistorsi demokrasi," sambungnya.
Agus mengatakan, seharusnya penujukan itu harus didasari oleh tupoksi yang sesuai dengan jabatan Gubernur. Seperti sebelumnya PJ selalu dijabat oleh Eselon I Kemendagri.
"Selama ini hal dilaksanakan Plt kan eselon I kemendagri untuk jadi pejabat Plt," ujarnya.
Ia pun berharap penujukkan itu bisa sesuai ketentuan yang ada. Meskipun kewenangan berada di Mendagri.
"Memang Plt gubernur itu kewenangan dari Mendagri namun semuanya ketika harus menggunakan mazhab yang jelas," tandasnya.
Baca juga:
Komisi II usul Kemendagri tunjuk PNS jadi PJ Gubernur daripada TNI-Polri
'Jenderal Polri jadi Pj Gubernur bagian dari strategi politik Jokowi'
Tunjuk dua jenderal polri jadi Pj Gubernur, Mendagri yakin tak langgar aturan
DPR akan panggil Mendagri soal pengangkatan dua jenderal Polri jadi penjabat Gubernur
Fadli Zon nilai Pati Polri jadi plt gubernur picu kegaduhan baru